Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Ini Kisah Hasto dengan Pratikno Bongkar Sisi Gelap Istana

JUMAT, 10 NOVEMBER 2023 | 00:21 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap sisi gelap istana dan intervensinya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdampak pada terganggunya proses demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan  Hasto dalam channel youtube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (9/11). Sang pembawa acara, Akbar Faizal yang lama menjadi Tim Pemenangan Jokowi sejak 2014 menyinggung kondisi politik saat ini kepada Hasto.

Bermula dari Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyebutkan ada intervensi pihak luar saat pengambilan keputusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, telah membuktikan adanya pelanggaran etik hakim konstitusi.


Hasto kemudian tak memungkiri bahwa intervensi itu datang dari sekitar istana. Ramainya pemberitaan publik, membuat dirinya curhat kepada Mensesneg Pratikno dalam pesan Whatsapp.

“Saya secara pribadi kontak ke Mas Pratik terhadap berbagai suara-suara yang makin lama makin keras terdengar, adanya suatu intervensi dari istana dan ini dirancang lama,” ungkap Hasto.

“Saya ingatkan ke Mas Pratik bahwa politik itu digerakan oleh nalar dan kebenaran, oleh kekuatan etika dan moral, oleh mata hati, dan jangan sampai kita mengkhianati itu. Beliau hanya bisa menjawab dengan emosi menangis,” ungkapnya lagi.

Dalam percakapan tersebut, Hasto menyebut bahwa Pratikno telah memberikan suatu telaah kepada presiden namun seakan tak digubrisnya.

“Ini kebenaran yang berbicara. Hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat tidak boleh diganggu oleh siapapun dengan alasan apapun,” tegasnya.

Hasto pun kemudian menceritakan kisahnya di tahun 2014, saat Pratikno diangkat menjadi Mensesneg. Ada banyak pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Pratikno dalam porsi sebagai Mensesneg.
 
“Ketika Mas Pratik ditugaskan sebagai Mensesneg dan kemudian bertemu Ibu (Megawati). Dan Ibu hanya menitipkan pesan bahwa Mensesneg itu menjadi tapisnya, artinya menyaring segala sesuatu yang akan ke presiden. Dan presiden inilah yang mengambil keputusan-keputusan atas dasar ketaatan kepada konstitusi,” beber dia.

Berikutnya, sambung Hasto mengenang pesan Megawati kepada Pratikno, Mensesneg merupakan tameng bagi tata pemerintahan negara agar bisa  berjalan sebaik-baiknya berdasarkan mandat konstitusi.

“Sehingga istana itu tidak boleh terlalu terbuka. Istana itu menghasilkan keputusan strategis yang berkaitan dengan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Sekali bekerja sisi-sisi gelap dalam kekuasaan dampaknya tak terbayangkan. (Maka) beliau (Pratikno) harus menjadi benteng,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya