Suasana pelatihan aparatur desa/Ist
Saat ini desa menghadapi tantangan mendesak terkait penataan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian desa.
"Faktor yang sangat menentukan terwujudnya hal itu adalah sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dan para pengurus kelembagaan desa," kata Pelaksana Harian Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), La Ode Ahmad P Bolombo, saat menutup pelatihan aparatur desa secara daring untuk wilayah Sulawesi Selatan.
Lewat siaran pers Ditjen Bina Pemdes, Rabu (8/11), La Ode mengatakan, penyiapan aparatur pemerintah sangat penting untuk menyongsong perubahan dan dinamika kehidupan sosial masyarakat desa yang lebih baik.
Untuk itu pemerintah melatih aparatur desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2023 dan 2024, menyasar 33 provinsi.
Menurutnya, program itu bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan, serta mempercepat serapan APBDes, termasuk dana desa.
"Kami memprioritaskan kegiatan yang mendorong percepatan pembangunan desa, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa," katanya.
Selain itu juga meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif, ekstraktif, regulatif, distributif dan kolaboratif, serta senantiasa tidak melanggar larangan.
"Harapannya terjadi percepatan pembangunan desa dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa dan berinovasi memajukan desa dengan berbagai program yang dapat mengoptimalkan potensi, tantangan, dan peluang yang ada di desa, dengan mendorong partisipasi masyarakat," paparnya.
Sementara itu Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu, TB Chaerul Dwi Sapta, menambahkan, pelatihan diharapkan memberikan dampak pada meningkatnya peran aparatur desa dan pengurus lembaga desa dalam mewujudkan perencanaan desa yang partisipatif.
Selain itu, tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan bisa lebih optimal, sehingga terjadi peningkatan kualitas belanja desa. "Optimalnya potensi ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes dapat menekan laju urbanisasi," tuturnya.
Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, kata Chaerul, ada 964 desa yang ditarget, namun hingga akhir pelatihan terealisasi 892 desa (92,53 persen). Peserta yang ditarget sebanyak 3.856, namun terealisasi 3.357 (87,06 persen).
