Utut Adianto: Presiden Panglima Tertinggi, TNI Sanggup Menolak Kalau Diperintah Melawan Hukum?

Netralitas TNI pada Pemilu 2024 dipertanyakan Komisi I DPR RI. Terutama ketika ada intervensi dari Presiden Joko Widodo yang merupakan panglima tertinggi.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, selama ini pihaknya tidak meragukan netralitas TNI dalam pemilu.

Namun, dia mempertanyakan sikap prajurit TNI ketika mendapatkan perintah atau intervensi dari panglima tertinggi, Presiden Jokowi.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup enggak bapak menolak, kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disurati bakal jadi, menurut yang saya dengar bakal jadi calon panglima," tegas Utut dalam rapat dengan Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (7/11).

Ditambahkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini, mayoritas anggota Komisi I mempertanyakan soal netralitas TNI. Maka dari itu, pihaknya meminta agar Panglima memberikan tolok ukur netralitas TNI agar dapat dipertanggungjawabkan.

"Ibu bapak dari pernyataan ini (laporan Panglima TNI soal dukungan Pemilu 2024) apa alat ukurnya. Dari pernyataan ini kita harus punya alat ukur sehingga yang permintaan (Rp) 780 miliar itu pantas kita gelontorkan," katanya.

Selain itu, Utut lantas menyinggung KSAD Jenderal Agus Subiyanto yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono agar berlatih menjadi panglima yang netral dalam menanggapi situasi politik saat ini.

"Bapak juga harus latihan, bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi, hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," demikian Utut.