Berita

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Soal Polemik Hotel Sultan, JK: Pemerintah Harus Lebih Berpihak ke Pengusaha Pribumi

SENIN, 06 NOVEMBER 2023 | 12:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Polemik sengketa Hotel Sultan antara pengusaha Pontjo Sutowo dan pemerintah masih belum menemukan titik akhir. Sejumlah alasan pembenaran diutarakan kedua belah pihak.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, untuk urusan sengketa tersebut pemerintah harusnya memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi. Apalagi, menurut JK, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

JK menuturkan, saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Sebagai contoh, JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada pihak asing di Ibukota Negara (IKN) Nusantara hingga 195 tahun.

Menurut JK, hal itu tidak adil dan tidak berpihak pada kepentingan nasional.

"Di satu pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai, kalau di IKN, hampir dua abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu, tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui keterangannya, Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Dituturkan JK, Hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Karena saat itu belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu. Jangan lihat sekarang, tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai jangan hanya asing yang diberi penghargaan," tegasnya.

Dalam pandangan JK, kebijakan pemerintah terkait Hotel Sultan mirip dengan kasus Rempang di mana pemerintah lebih mengutamakan asing daripada pribumi.

Untuk itu, JK berharap agar pemerintah dapat lebih bijak dalam melihat persoalan tersebut. JK tidak ingin pemerintah lebih mengutamakan orang asing.

"Jangan pula terjadi kayak di Rempang, untuk kepentingan asing maka rakyat yang ada di situ diusir dari tempatnya. Kalau itu terjadi maka bisa dikatakan kita lebih mementingkan pengusaha asing. Padahal mestinya bisa membantu pengusaha pribumi seperti untuk pengelolaan Hotel Sultan, karena buktinya di IKN bisa sampai 195 tahun," beber JK.

Selain itu, JK juga meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai organisasi tempat berkumpulnya pengusaha untuk segera bertindak membela Pontjo Sutowo.

Sebab, JK mengingatkan, apa yang dialami oleh Pontjo Sutowo bisa saja akan dialami para pengusaha yang bergabung dalam Kadin apabila model kebijakan pemerintah yang selalu mengutamakan asing tidak segera ditentang.

"Kadin harus mengambil sikap yang sama, karena ini bisa saja terjadi pada mereka," tandasnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya