Berita

Presiden Joko Widodo bersama Kepala BIN Budi Gunawan meresmikan sarana pengembangan generasi muda berupa Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa (21/3)/Ist

Politik

Kang Tamil: SK Kepala BIN sudah Kedaluwarsa, Jokowi Pantas Ganti Budi Gunawan

MINGGU, 05 NOVEMBER 2023 | 13:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sangat wajar dilakukan saat ini. Sebab Surat Keputusan (SK) pengangangkatan Budi Gunawan sudah lewat atau kedaluwarsa.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil mengaku mendapatkan informasi bahwa Surat Keputusan (SK) Kepala BIN, Budi Gunawan (BG) sudah lewat atau kadaluarsa sekitar 1-2 tahun lalu.

"Kalau hari ini Kepala BIN itu diganti, secara legalitas kalau memang karena SK-nya itu sudah kedaluwarsa ya memang pantas untuk diganti," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/11).


Namun, kata Kang Tamil, jika dalam konteks politik, Jokowi diharapkan tidak mengganti Kepala BIN hanya untuk memuluskan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

"Kalau dalam konteks politik, jangan juga pergantian kepala BIN ini hanya untuk memuluskan anak presiden yang hari ini melakukan kontestasi," terang Kang Tamil.

Karena, kata Kang Tamil, publik hari ini merasakan bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi ada kaitannya dengan Pilpres 2024.

"Harusnya Presiden Jokowi juga bisa menahan diri. Kalau memang pergantian Panglima TNI karena yang lama memasuki masa pensiun oke lah kita masih bisa menerima itu sebagai suatu alasan," kata Kang Tamil.

"Tapi kalau pergantian kepala BIN yang memang dalam konteks alasannya SK-nya sudah kedaluwarsa, dia sudah menjalankan SK kedaluwarsa itu mungkin sudah lebih dari satu tahun. Lalu apa alasannya hari ini harus diganti?" sambungnya.




Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya