Berita

Presiden Joko Widodo bersama Kepala BIN Budi Gunawan meresmikan sarana pengembangan generasi muda berupa Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa (21/3)/Ist

Politik

Kang Tamil: SK Kepala BIN sudah Kedaluwarsa, Jokowi Pantas Ganti Budi Gunawan

MINGGU, 05 NOVEMBER 2023 | 13:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sangat wajar dilakukan saat ini. Sebab Surat Keputusan (SK) pengangangkatan Budi Gunawan sudah lewat atau kedaluwarsa.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil mengaku mendapatkan informasi bahwa Surat Keputusan (SK) Kepala BIN, Budi Gunawan (BG) sudah lewat atau kadaluarsa sekitar 1-2 tahun lalu.

"Kalau hari ini Kepala BIN itu diganti, secara legalitas kalau memang karena SK-nya itu sudah kedaluwarsa ya memang pantas untuk diganti," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/11).


Namun, kata Kang Tamil, jika dalam konteks politik, Jokowi diharapkan tidak mengganti Kepala BIN hanya untuk memuluskan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

"Kalau dalam konteks politik, jangan juga pergantian kepala BIN ini hanya untuk memuluskan anak presiden yang hari ini melakukan kontestasi," terang Kang Tamil.

Karena, kata Kang Tamil, publik hari ini merasakan bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi ada kaitannya dengan Pilpres 2024.

"Harusnya Presiden Jokowi juga bisa menahan diri. Kalau memang pergantian Panglima TNI karena yang lama memasuki masa pensiun oke lah kita masih bisa menerima itu sebagai suatu alasan," kata Kang Tamil.

"Tapi kalau pergantian kepala BIN yang memang dalam konteks alasannya SK-nya sudah kedaluwarsa, dia sudah menjalankan SK kedaluwarsa itu mungkin sudah lebih dari satu tahun. Lalu apa alasannya hari ini harus diganti?" sambungnya.




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya