Lawan Genosida Uighur, Jepang Gelar Konferensi Parlemen Internasional

Dalam upaya meningkatkan kerjasama menolak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan genosida terhadap etnis Uighur, Kaukus Parlemen Jepang-Uighur (JUPC) menggelar konferensi internasional bertajuk "Forum Uighur Internasional: Konvensi Parlemen Global".

Mengutip ANI News pada Jumat (3/11), forum tersebut berlangsung selama dua hari di Gedung DPR Tokyo dan dihadiri oleh 150 peserta dari anggota parlemen, politisi, pembela hak-hak Uighur, dan perwakilan masyarakat sipil.

"Konferensi mempertemukan anggota parlemen dari berbagai negara yang bekerja melawan Genosida Uighur dan mendukung Uighur di seluruh dunia," bunyi laporan tersebut.

Anggota Parlemen Eropa, David Lega mengaku terhormat dapat bergabung dengan panelis terkemuka dalam forum di Tokyo.

"Kami secara kolektif membahas propaganda China untuk kejelasan kebijakan, persatuan untuk kebenaran dan keadilan," kata Lega dalam unggahan di platform X.

Pelapor Khusus PBB untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan Kontemporer, Tomoya Obokata mengatakan bahwa di zaman ini perbudakan masih ditemukan pada warga Uighur.

"Orang-orang Uighur dieksploitasi oleh China dan ini merupakan bentuk dari perbudakan kontemporer," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Kongres Uighur Dunia, Dolkun Isa mendesak agar genosida segera dihentikan dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang masalah ini.

"Kami meminta pemerintah di tingkat internasional untuk melakukan sesuatu untuk menghentikan genosida Uighur," tegasnya.

Jepang adalah negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang secara terbuka mengutuk dan mengakui kekejaman yang sedang berlangsung terhadap warga Uighur dan kelompok etnis Turki lainnya.

Sejak tahun 2019, pada masa pemerintahan Shinzo Abe yang kedua, Jepang menjadi satu-satunya negara non-Barat yang menandatangani pernyataan bersama yang mengecam Genosida Uighur di PBB setiap tahunnya.