Berita

Pengurus DPP HNSI saat menemui Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono/Ist

Politik

34 DPD dan 345 DPC Dipastikan Hadiri Munas HNSI di Bali

RABU, 01 NOVEMBER 2023 | 21:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dipastikan hadir pada Musyawarah Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII di Denpasar, Bali, pada 2-5 November 2023.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI, Mayjen (Purn) Yussuf Solichien, Munas kali ini beragendakan pemilihan ketua umum 2023-2028, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah, DPR RI, serta DPD RI.

"Ini Munas legal dan sah, karena melampaui persyaratan yang diatur dalam ketentuan AD/ART HNSI," kata Yussuf kepada wartawan, Rabu (1/11).


Menurut dia, pihaknya telah menerima komitmen dari seluruh peserta Munas VIII, baik tingkat pusat (DPP), DPD dan DPC HNSI yang memiliki legalitas serta masih berlaku masa baktinya.

“Semua bertekad bulat menjaga marwah dan kehormatan HNSI sebagai organisasi nelayan terbesar di Indonesia melalui terselenggaranya Munas VIII di Bali dengan lancar, aman, dan sukses," ucapnya.

Terkait pelaksanaan Munas kali ini, Yussuf mengaku sudah audiensi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, 17 Oktober lalu. Menteri KKP sendiri memberikan dukungan penuh kepada HNSI agar menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan kesejahteraan nelayan.

"HNSI merupakan organisasi masyarakat yang independen, non-partisan, dan non-politik, yang konsisten menjaga marwah serta kehormatan dalam memperjuangkan nasib nelayan, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan sektor kemaritiman, kelautan, serta perikanan, serta berpartisipasi menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya