Berita

Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD/Ist

Politik

Mahfud MD Sedang Menajamkan Kritik Kebobrokan Pemerintah

RABU, 01 NOVEMBER 2023 | 18:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Temuan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait adanya dugaan penyelewengan impor emas batangan seberat 3,5 ton dinilai sebagai kritikan dari Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kepada atasannya langsung, Presiden Joko Widodo.

"Mahfud MD bisa saja sedang menajamkan kritiknya yang tentu secara politik diarahkan ke Jokowi, bobrok pemerintah akan kian terungkap," kata pengamat politik, Dedi Kurnia Syah, ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat, Rabu (1/11).

Dedi menambahkan, Mahfud harus mengungkap skandal tersebut sampai tuntas. Jika tidak, Mahfud dianggap memiliki kepentingan politik dalam mengungkap skandal tersebut.


"Hanya saja, sebagai Menko Polhukam, jika skandal korupsi semacam itu tidak terungkap, maka Mahfud sedang berpolitik. Bagaimanapun Mahfud adalah bagian dari pemerintah, sehingga punya beban untuk lakukan penegakan hukumnya," ujarnya.

Menurut Dedi, Mahfud sudah tepat berseberangan dengan Jokowi sebagai oposisi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Untuk itu, satu sisi sudah tepat Mahfud dan Jokowi tidak berkongsi dalam satu ruang politik menjelang akhir jabatan Jokowi, karena gerakan kritik publik akan diperkuat dengan adanya Mahfud MD," tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya