Berita

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong/Net

Politik

Kominfo Ancam Blokir Akun Medsos Penyebar Hoax Produk Yahudi, Tak Terkecuali Buzzer

SELASA, 31 OKTOBER 2023 | 10:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tindakan tegas akan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait penyebaran hoax produk Yahudi yang beredar di media sosial hingga memunculkan gerakan boikot.

"Kalau sudah fix itu hoax, maka kami akan minta platform untuk men-take down kontennya," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/10).

Nantinya, pemerintah akan mengidentifikasi akun penyebar konten dimaksud. Jika terbukti hoax atau berunsur ujaran kebencian, maka pemerintah akan meminta platform media sosial untuk memblokir akun dimaksud.


Kebijakan tersebut juga berlaku bagi buzzer dan influencer yang kerap menyebar berita bohong. Menurutnya, ajakan boikot produk tertentu memang muncul saat konflik di Palestina-Israel sedang memanas.

Namun, di tengah kondisi tersebut, Kominfo menilai ada beberapa pihak yang sengaja menyebar hoax bahwa produk tertentu terafiliasi dengan Israel.

Ada tiga mekanisme pemantauan yang akan dilakukan Kominfo. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang disebut automatic identification system (AIS) untuk mencari informasi bohong di media sosial.

Kedua, patroli siber menggunakan sumber daya manusia yang bekerja secara tim dan dibagi dalam tiga sif selama 24 jam memantau media sosial. Ketiga, adalah laporan masyarakat.

"Jadi dengan tiga mekanisme itu kami akan identifikasi dan pelajari, kalau memang fix hoax atau ujaran kebencian, maka kami akan minta platform untuk men-take down," tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya