Berita

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong/Net

Politik

Kominfo Ancam Blokir Akun Medsos Penyebar Hoax Produk Yahudi, Tak Terkecuali Buzzer

SELASA, 31 OKTOBER 2023 | 10:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tindakan tegas akan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait penyebaran hoax produk Yahudi yang beredar di media sosial hingga memunculkan gerakan boikot.

"Kalau sudah fix itu hoax, maka kami akan minta platform untuk men-take down kontennya," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/10).

Nantinya, pemerintah akan mengidentifikasi akun penyebar konten dimaksud. Jika terbukti hoax atau berunsur ujaran kebencian, maka pemerintah akan meminta platform media sosial untuk memblokir akun dimaksud.


Kebijakan tersebut juga berlaku bagi buzzer dan influencer yang kerap menyebar berita bohong. Menurutnya, ajakan boikot produk tertentu memang muncul saat konflik di Palestina-Israel sedang memanas.

Namun, di tengah kondisi tersebut, Kominfo menilai ada beberapa pihak yang sengaja menyebar hoax bahwa produk tertentu terafiliasi dengan Israel.

Ada tiga mekanisme pemantauan yang akan dilakukan Kominfo. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang disebut automatic identification system (AIS) untuk mencari informasi bohong di media sosial.

Kedua, patroli siber menggunakan sumber daya manusia yang bekerja secara tim dan dibagi dalam tiga sif selama 24 jam memantau media sosial. Ketiga, adalah laporan masyarakat.

"Jadi dengan tiga mekanisme itu kami akan identifikasi dan pelajari, kalau memang fix hoax atau ujaran kebencian, maka kami akan minta platform untuk men-take down," tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya