Berita

PDI Perjuangan/Ist

Publika

Menteri PDIP Mundur, Prabowo-Gibran Rapuh

OLEH: TONY ROSYID*
SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 00:05 WIB

PUBLIK masih bertanya-tanya: kenapa banteng nggak kelihatan tanduknya? Kenapa banteng nggak terlihat garang lagi? Jelas-jelas Jokowi dan Gibran, dua kader PDIP ini ambil posisi sebagai lawan.

Karena PDIP diam, akhirnya banyak yang berpikir bahwa Megawati main mata dengan Jokowi? Main dua kaki maksudnya?

Tapi, tentu itu tidak masuk akal. Megawati tidak punya karakter main dua kaki. Mega dikenal tegas dan lugas. A-B-C-nya jelas. Karakter inilah yang membuat PDIP dua pemilu berjaya. Ditambah Pemilu 2024 nanti.


Lihat survei, PDIP selalu di atas dan konsisten elektabilitasnya. Jadi tiga kali pemilu, PDIP menjadi pemenang. Ini karena kepiawaian, ketegasan dan kedisiplinan yang menjadi karakter ketua umum PDIP yaitu Megawati.

Di kasus Gibran jadi cawapres Prabowo, kenapa PDIP terkesan diam? Tidak! Beberapa anak buah Megawati sudah mulai bicara di media. Isu yang diangkat adalah proposal Jokowi tiga periode. Atas proposal ini, Mega menolak.

Isu penolakan Megawati atas proposal tiga periode bisa mengangkat nama Megawati dan juga PDIP. Ini salah satu bentuk idealisme dan ketegasan Megawati yang ingin disampaikan ke publik. Tentu, ini tidak berarti menjadi satu-satunya faktor kenapa Jokowi membangkang dan memilih jalur untuk melawan Megawati.

Jokowi seorang politisi ulung. Piawai dalam membaca peta dan dinamika politik. Terlalu cerdas untuk ukuran rata-rata politisi Indonesia. Jokowi tahu kapan harus diam, kapan harus melawan. Pendaftaran pilpres adalah saat yang tepat bagi Jokowi untuk melawan Megawati.

Sebagai politisi dan kader PDIP, Jokowi sukses menjadi presiden dua periode. Tapi, Jokowi gagal untuk mengambil alih dan memimpin PDIP. Celah itu tertutup. Maka, gagasan tiga periode dapat dipahami sebagai upaya memperpanjang kesempatan untuk menunggu jadwal suksesi di PDIP.

Bagaimanapun, Megawati sudah teramat sepuh. Ada waktunya untuk menyerahkan posisi ketua umum PDIP ke kader berikutnya. Ini proses regenerasi yang harus dijalani. Puan Maharani yang nampaknya disiapkan. Tapi, Puan tidak sekuat ibunya, Megawati.

Jika Puan yang memimpin PDIP, akan relatif mudah bagi seorang presiden yang berkuasa tiga periode mengkonsolidasikan kekuatan untuk ambil PDIP.

Dari sini, tiga kali berkuasa menjadi sangat penting  Apa yang tidak bisa dilakukan penguasa tiga periode terhdap partai. Termasuk PDIP.

Setelah tiga periode, lebih mudah untuk memperpanjang menjadi empat atau lima periode. Dan seterusnya. Seperti membalik telapak tangan saja.

Tapi, Jokowi gagal tiga periode. Gagal pula membidik posisi ketua umum PDIP. Harus ada alternatif. Jokowi ambil kekuatan di luar PDIP. Gerindra jadi alternatif? Bisa jadi. Tapi, jika PSI di Pemilu 2024 sukses masuk DPR, Jokowi juga bisa berlayar menggunakan partai yang pernah dinahkodai Giring ini.

Rencana Jokowi melalui berbagai manuver, diantaranya melawan Megawati dan PDIP dengan mudah dibaca oleh publik. Rute dan arahnya jelas: eksistensi politik masa depan. Baik untuk Jokowi, maupun keluarganya. Inilah yang publik bilang sebagai politik dinasti.

Lalu, bagaimana dengan respons PDIP? Bagaimana pula langkah PDIP menghentikan rencana Jokowi ini? Kenapa harus dihentikan? Ini pertanyaan terpentingnya.

Jika Jokowi melenggang, PDIP akan terancam. Apakah akan diambil posisi ketumnya? Karena Jokowi masih memiliki potensi untuk mengkonsolidasikan kader-kader PDIP di tingkat bawah. Atau Jokowi akan menggiring konstituen PDIP ke PSI atau Gerindra. Sampai di sini, analisis manjadi menarik.

Langkah efektif bagi PDIP untuk menghentikan Jokowi adalah tarik semua menteri. Ini akan menjadi pesan ke publik bahwa Jokowi tidak loyal ke PDIP. Jokowi akan dianggap oleh publik tidak pandai berterima kasih kepada PDIP. Dan persepsi politik dinasti akan semakin menguat. Jika isu ini yang terangkat, maka perlawanan rakyat kepada Jokowi akan semakin menguat. Efeknya, Prabowo-Gibran akan semakin sulit untuk menang.

Apakah PDIP berani kehilangan posisi di pemerintahan saat ini?

*Penulis adalah pengamat politik dan pemerhati bangsa

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya