Berita

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro/Net

Politik

Data Kemendagri, Siti Zuhro: Era Jokowi, Dinasti Politik di Daerah Meningkat

MINGGU, 29 OKTOBER 2023 | 21:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan hanya di tingkat nasional, dinasti politik juga terjadi di daerah. Bahkan, berdasar data Kementerian Dalam Negeri, dinasti politik di daerah semakin meningkat di era rezim Joko Widodo.

Fakta itu diungkapkan Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, pada pengantar diskusi bertajuk "Dinasti Politik Menghambat Konsolidasi Demokrasi", yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, secara virtual, Minggu malam (29/10).

"Dalam kasus Indonesia, daerah cenderung rentan mempraktikkan dinasti politik, karena kegagalan daerah membangun demokrasi, seperti menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang partisipatif, transparan dan akuntabel," katanya.

Anehnya, distorsi itu bukannya diperbaiki, tapi terkesan dibiarkan. Sehingga terjadi akumulasi, cukup serius daya rusaknya. Bahkan, dinasti politik sudah seperti virus yang menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia.

"Menurut catatan Kemendagri, ada 60 atau 11 persen kasus dinasti politik era Pilkada langsung selama 2005-2014. Jumlah itu cenderung meningkat selama rentang waktu 2015-2018 menjadi 117 atau 21 persen. Dari 11 persen menjadi 21 persen. Dan di 2020, Pilkada serentak terakhir sebelum 2024, bertambah menjadi 175 atau 32 persen. Jadi meningkat, bukan berkurang," papar Siti Zuhro.

Praktik politik dinasti di Indonesia terus tumbuh berkembang karena tidak dapat memutus rantai nilai-nilai masa lalu yang menjadi prasyarat bagi tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi secara utuh.

"Dengan pendidikan yang masih rendah, karena baru sekitar 5-6 persen saja yang lulusan perguruan tinggi, selebihnya SMA, SMP, dan SD. Dan juga keterbelakangan ekonomi, yang memungkinkan terbangunnya dinasti politik lebih besar," pungkas Siti Zuhro.

Hadir lima narasumber lainnya, yakni peneliti senior BRIN, Profesor Firman Noor; dosen Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas), TB Massa Djafar; Direktur Eksekutif Lembaga Electoral Institute for Development Quality (E-Dev), Warjio; dosen Pemilu dan Kepartaian Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Zennis Helen; dan dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya (UB), Muhtar Haboddin.

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

UPDATE

LKPP Dorong UMKK di NTT Masuki Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:07

Dubes Terpilih AS Kamala Lakhdhir Ngaku Senang Ditugaskan di Indonesia

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:06

Sofyan Tan: Hindari Pinjol dan Judi Online dengan 4 Pilar Kebangsaan

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:00

Iklan Judi Online Racuni Masyarakat, Ini Langkah Konkret Kominfo

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:53

Ikut Sekolah Pemimpin Perubahan, Gus Nung Makin Pede Tarung di Jepara

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:52

Nasfryzal Carlo Ingin Fokus Perkuat Kearifan Lokal

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:35

Bawaslu Berhasil Raih WTP Kesembilan Kali dari BPK

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:27

PAN Tak Ambil Pusing Soal Tarik-Menarik RK di Jakarta atau Jabar

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:08

PPATK: 1.160 Anak di Bawah 11 Tahun Main Judi Online

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:07

Jajaki Dukungan PKB di Pilkada Medan, Prof Ridha Temani Cak Imin Jalan Sore di Berastagi

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:01

Selengkapnya