Berita

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro/Net

Politik

Data Kemendagri, Siti Zuhro: Era Jokowi, Dinasti Politik di Daerah Meningkat

MINGGU, 29 OKTOBER 2023 | 21:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan hanya di tingkat nasional, dinasti politik juga terjadi di daerah. Bahkan, berdasar data Kementerian Dalam Negeri, dinasti politik di daerah semakin meningkat di era rezim Joko Widodo.

Fakta itu diungkapkan Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, pada pengantar diskusi bertajuk "Dinasti Politik Menghambat Konsolidasi Demokrasi", yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, secara virtual, Minggu malam (29/10).

"Dalam kasus Indonesia, daerah cenderung rentan mempraktikkan dinasti politik, karena kegagalan daerah membangun demokrasi, seperti menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang partisipatif, transparan dan akuntabel," katanya.

Anehnya, distorsi itu bukannya diperbaiki, tapi terkesan dibiarkan. Sehingga terjadi akumulasi, cukup serius daya rusaknya. Bahkan, dinasti politik sudah seperti virus yang menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia.

"Menurut catatan Kemendagri, ada 60 atau 11 persen kasus dinasti politik era Pilkada langsung selama 2005-2014. Jumlah itu cenderung meningkat selama rentang waktu 2015-2018 menjadi 117 atau 21 persen. Dari 11 persen menjadi 21 persen. Dan di 2020, Pilkada serentak terakhir sebelum 2024, bertambah menjadi 175 atau 32 persen. Jadi meningkat, bukan berkurang," papar Siti Zuhro.

Praktik politik dinasti di Indonesia terus tumbuh berkembang karena tidak dapat memutus rantai nilai-nilai masa lalu yang menjadi prasyarat bagi tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi secara utuh.

"Dengan pendidikan yang masih rendah, karena baru sekitar 5-6 persen saja yang lulusan perguruan tinggi, selebihnya SMA, SMP, dan SD. Dan juga keterbelakangan ekonomi, yang memungkinkan terbangunnya dinasti politik lebih besar," pungkas Siti Zuhro.

Hadir lima narasumber lainnya, yakni peneliti senior BRIN, Profesor Firman Noor; dosen Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas), TB Massa Djafar; Direktur Eksekutif Lembaga Electoral Institute for Development Quality (E-Dev), Warjio; dosen Pemilu dan Kepartaian Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Zennis Helen; dan dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya (UB), Muhtar Haboddin.

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

Sabotase Kereta Cepat Jelang Pembukaan Olimpiade Paris, PM Prancis: Ini Dilakukan Terencana

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:47

Banyak Hadiah Menarik Pertamina di Booth dalam Event GIIAS 2024

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:37

Kabar Deklarasi Anies-Zaki, Golkar: Hoax!

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:15

Ekonomi Lesu, Laba Industri China Justru Naik 3,6 Persen

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:07

Putri Suku Oburauw Catar Akpol: Saya Busur Panah untuk Adik-adik

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:58

Kuasa Hukum Dini: Hakim Persidangan Greg Tannur Berat Sebelah

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:35

Dimyati Masih Ngarep Golkar dan PDIP Gabung

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:10

Menyusul TNI, Polri Rotasi 6 Kapolda Jelang Pilkada

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:32

Masih Cair, Peluang Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta Masih Terbuka

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:31

4 Pangdam Dirotasi Jelang Pilkada, Ajudan Jokowi jadi Pangdam Brawijaya

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:13

Selengkapnya