Koalisi Amin Tolak Percepatan Pilkada 2024, Ini Alasannya

Partai politik dalam Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menolak percepatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (26/10).

Syaiful Huda menerangkan, tiga fraksi di DPR yakni Nasdem, PKB, dan PKS menolak adanya percepatan Pilkada 2024 dari bulan November ke September.

“Kalau hasil rapat kemarin 3 fraksi menolak, koalisi Amin yang nolak. Ini kan sikap kami terkait dengan itu, substansinya apa sedang kami proses,” kata Huda.

Menurutnya, pembahasan RUU Pilkada yang dilakukan secara tertutup di Badan Legislasi DPR RI kemarin tidak terlalu urgen, terlebih dilaksanakan dalam masa reses.

“Kalau saya menganggap belum urgent terkait dengan pembahasan,” tegasnya.

Dia menambahkan saat ini PKB sedang melakukan pembahasan soal substansi dari RUU Pilkada, dari hasil keputusan MK terkait kepala daerah.

“Kalau urgensi menyangkut substansi soal pemajuannya, sedang kami terus godok untuk dapat feedback dari banyak stakeholder,” tutupnya.