Akhiri Kebuntuan Politik, Mike Johnson dari Partai Republik Terpilih Jadi Ketua DPR AS

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) memilih Mike Johnson dari Partai Republik untuk menduduki kursi ketua parlemen pada Kamis (26/10).

Dengan perolehan suara 220 berbanding 209, Johnson berhasil memenangkan jabatan tersebut dan menggantikan Kevin McCarthy yang digulingkan pada 3 Oktober lalu.

Johnson adalah orang keempat dari Partai Republik yang dinominasikan untuk jabatan tersebut. Calon sebelumnya, Tom Emmer dari Minnesota, tiba-tiba keluar dari pemilihan pada Senin (23/10).

"Kami ingin sekutu kami di seluruh dunia mengetahui bahwa badan anggota parlemen ini kembali melapor ke pos tugas kami,” kata Johnson, tak lama setelah memenangkan palu ketua parlemen, seperti dimuat Reuters.

Pemilihan Johnson dilakukan setelah tiga minggu parlemen tanpa pemimpin dan penuh gejolak dalam menanggapi krisis Timur Tengah.

Dalam surat kepada rekan-rekannya, Johnson telah berjanji untuk memajukan UU pengeluaran yang sudah jatuh tempo dan memastikan bahwa pemerintah AS tidak akan melakukan penutupan ketika dana yang ada saat ini habis masa berlakunya pada 17 November.

Dia juga harus menanggapi permintaan bantuan sebesar 106 miliar dolar AS dari Presiden Demokrat Joe Biden untuk Israel, Ukraina, dan keamanan perbatasan AS.

Meskipun Partai Republik mendukung pendanaan untuk Israel dan perbatasan AS, mereka terpecah mengenai dukungan lebih lanjut untuk Ukraina.

Pertama kali terpilih sebagai anggota DPR pada tahun 2016, Johnson akan menjadi ketua DPR yang paling tidak berpengalaman di AS.     

Nama Johnson sebenarnya tidak dikenal di luar Washington. Bahkan, beberapa anggota parlemen di Capitol Hill mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelum ia menduduki posisi paling berkuasa di Kongres.

Johnson berada dalam posisi tersebut karena nama-nama yang lebih dikenal seperti Jim Jordan dan Tom Emmer ditolak oleh anggota DPR dari Partai Republik, sehingga mereka kekurangan 217 suara dari Partai Republik yang diperlukan untuk mendapatkan palu Ketua DPR.