Berita

Potret anggota pasukan militer Israel (IDF) yang diduga mendapatkan donasi makanan McDonald's/Net

Politik

Ekonom Ingatkan Potensi Penumpang Gelap di Balik Ajakan Boikot Produk Sekutu Israel

SELASA, 24 OKTOBER 2023 | 22:04 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masyarakat Indonesia diimbau lebih bijaksana menyikapi konflik di Jalur Gaza, salah satunya soal gerakan boikot terhadap produk-produk tertentu yang dianggap mendukung Israel.

Ekonom Mumtaz Foundation, Dr Nurizal Ismail mengingatkan, yang perlu diperhatikan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam adalah terkait label halal, bukan dari mana produk itu berasal.

“Yang wajib dilihat itu adalah syarat halalnya, sudah terpenuhi belum dari badan jaminan produk halal. Jadi, jangan mengait-kaitkan dengan negara yang tengah berkonflik saat ini. Itu sesuatu hal yang berbeda,” kata Dr Nurizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/10).


Beberapa hal yang ia soroti adalah gerakan boikot produk makanan, seperti McDonald's, KFC, hingga Starbucks yang ramai di media sosial karena dianggap sebagai sekutu Israel. Menurutnya, sepanjang memenuhi syarat halal, maka tidak ada masalah untuk dikonsumsi.

"Kita sebagai umat muslim kan boleh membelinya, karena sudah menjadi produk halal,” jelasnya.

Ia mengamini, gerakan boikot produk-produk tertentu sudah pernah muncul dan bukan hanya karena konflik Israel-Palestina.

Ia memandang, gerakan tersebut sebagai bentuk emosional solidaritas terhadap warga muslim di Palestina karena serangan Israel. Namun di lain sisi, gerakan tersebut juga bisa berimbas dan merugikan ekonomi dalam negeri.

“Akan ada trade-off ketika kita memboikot produk mereka. Misalnya ketika terjadi penurunan pembelian produk yang diboikot, maka akan terjadi pengurangan lapangan pekerjaan,” jelas dosen senior bidang sejarah ekonomi di Institut Agama Islam Tazkia ini.

Hal lain yang perlu diperhatikan, isu pemboikotan tersebut juga jangan sampai ditunggangi oleh pihak tertentu demi menjatuhkan perusahaan lain.

“Bisa jadi ada ‘penumpang gelap’ yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain. Jadi, kita perlu pintar-pintar membaca kembali sehingga tidak merugikan orang banyak,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya