Berita

Potret anggota pasukan militer Israel (IDF) yang diduga mendapatkan donasi makanan McDonald's/Net

Politik

Ekonom Ingatkan Potensi Penumpang Gelap di Balik Ajakan Boikot Produk Sekutu Israel

SELASA, 24 OKTOBER 2023 | 22:04 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masyarakat Indonesia diimbau lebih bijaksana menyikapi konflik di Jalur Gaza, salah satunya soal gerakan boikot terhadap produk-produk tertentu yang dianggap mendukung Israel.

Ekonom Mumtaz Foundation, Dr Nurizal Ismail mengingatkan, yang perlu diperhatikan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam adalah terkait label halal, bukan dari mana produk itu berasal.

“Yang wajib dilihat itu adalah syarat halalnya, sudah terpenuhi belum dari badan jaminan produk halal. Jadi, jangan mengait-kaitkan dengan negara yang tengah berkonflik saat ini. Itu sesuatu hal yang berbeda,” kata Dr Nurizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/10).


Beberapa hal yang ia soroti adalah gerakan boikot produk makanan, seperti McDonald's, KFC, hingga Starbucks yang ramai di media sosial karena dianggap sebagai sekutu Israel. Menurutnya, sepanjang memenuhi syarat halal, maka tidak ada masalah untuk dikonsumsi.

"Kita sebagai umat muslim kan boleh membelinya, karena sudah menjadi produk halal,” jelasnya.

Ia mengamini, gerakan boikot produk-produk tertentu sudah pernah muncul dan bukan hanya karena konflik Israel-Palestina.

Ia memandang, gerakan tersebut sebagai bentuk emosional solidaritas terhadap warga muslim di Palestina karena serangan Israel. Namun di lain sisi, gerakan tersebut juga bisa berimbas dan merugikan ekonomi dalam negeri.

“Akan ada trade-off ketika kita memboikot produk mereka. Misalnya ketika terjadi penurunan pembelian produk yang diboikot, maka akan terjadi pengurangan lapangan pekerjaan,” jelas dosen senior bidang sejarah ekonomi di Institut Agama Islam Tazkia ini.

Hal lain yang perlu diperhatikan, isu pemboikotan tersebut juga jangan sampai ditunggangi oleh pihak tertentu demi menjatuhkan perusahaan lain.

“Bisa jadi ada ‘penumpang gelap’ yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain. Jadi, kita perlu pintar-pintar membaca kembali sehingga tidak merugikan orang banyak,” tandasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya