Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Net
Restu Presiden Joko Widodo yang diberikan kepada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, diprediksi bakal disikapi PDI Perjuangan melalui penarikan menteri dari kabinet.
Begitu dikatakan pengamat politik Jamiluddin Ritonga, menanggapi, deklarasi Gibran cawapres telah dilakukan ketua-ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam (22/10).
Menurutnya, deklarasi itu membuka perseteruan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi yang tidak mempersoalkan Gibran maju Pilpres 2024.
"Dengan dipilihnya Gibran menjadi cawapres Prabowo, tentu akan membuat Megawati Soekarnoputri dan PDIP akan meradang," ujar Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/10).
Dia menjelaskan, Jokowi selama ini nampak memberikan sikap ambigu menghadapi Pilpres 2024. Sebab, publik mengetahui Presiden ketujuh RI itu mendukung Ganjar menjadi calon presiden (capres) yang diusung PDIP.
Tetapi di sisi lain, Jokowi juga nampak mendukung Prabowo menjadi capres yang diusung Partai Gerindra bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Selain 4 partai parlemen tersebut, terdapat 4 partai non parlemen dan baru yang juga menjadi anggota KIM yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Jamiluddin yang mengajar ilmu politik di Universitas Esa Unggul mendapati, seluruh partai yang tergabung dalam KIM bersepakat dan telah mendeklarasikan dukungan mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo.
Imbas dari hal tersebut, dia meyakini PDIP sebagai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) 2019 akan bersikap tegas kepada Jokowi.
Sebabnya, Jokowi merupakan capres pada Pilpres 2019 didukung dan diusung oleh PDIP.
"Megawati bahkan berpeluang memutus hubungan dengan Jokowi, dan mengambil sikap oposisi," tandasnya.
