Raja Maroko, Mohammed VI/Ist
Kementerian Keuangan Maroko telah mengajukan rancangan anggaran dan belanja negara (RAPBN) tahun 2024 kepada Parlemen.
Menurut Menteri Keuangan Maroko, Nadia Fettah Alaoui, RAPBN 2024 saat ini tengah dikaji lebih lanjut oleh parlemen dan Raja Maroko Mohammed VI.
Dijelaskan Alaoui, bahwa RAPBN telah dirancang sebaik mungkin agar bisa mendukung rencana reformasi perekonomian yang ingin diwujudkan kerajaan.
"RUU Keuangan bertujuan untuk mengejar reformasi yang diluncurkan dan untuk menerapkan prioritas yang ditetapkan dalam pidato kerajaan dan program pemerintah," ungkapnya, dalam sebuah pernyataan yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL pada Minggu (22/10).
Menkeu Maroko itu menjelaskan bahwa RAPBN 2024 akan diprioritaskan pada empat program utama. Pertama ialah upaya rekonstruksi wilayah terdampak Gempa Al Haouz serta anggaran untuk menguatkan langkah-langkah mitigasi bencana di masa depan.
"Kontribusi dari anggaran negara umum, pemerintah daerah, dana solidaritas khusus yang didedikasikan untuk mengelola efek gempa bumi," tegasnya.
Kedua, kata Alaoui, APBN akan terus mengonsolidasikan dasar-dasar negara sosial, khususnya melalui implementasi Proyek Perlindungan Sosial Kerajaan.
"Telah diputuskan bahwa nilai bantuan sosial langsung seharusnya tidak kurang dari 500 dirham (Rp 750 ribu) untuk setiap keluarga yang ditargetkan, apa pun komposisinya," kata Alaoui.
Prioritas ketiga dikatakan Alaoui adalah melanjutkan implementasi reformasi struktural, khususnya melalui penyelesaian reformasi sistem peradilan, dengan tujuan mengkonsolidasikan aturan hukum dan menjamin keamanan hukum dan yudisial.
Terakhir, kata Alaoui yakni memperkuat keberlanjutan keuangan publik khususnya melalui reformasi Undang-Undang Organik tentang Undang-Undang Keuangan, pengembangan berkelanjutan atas pembiayaan inovatif.
