Survei Indikator: Bantuan Pemerintah Masih Bermasalah

Bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dinilai belum terdistribusikan dengan baik dan banyak masalah.

Temuan Indikator Politik Indonesia dalam survei pada 2 sampai 10 Oktober 2023, banyak masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bantuan, seperti bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung usaha (BLU), termasuk program keluarga harapan (PKH).

“Ketika kami tanyakan apakah pernah menerima bantuan dari pemerintah, sebanyak 54,1 persennya menyatakan tidak pernah,” kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Jumat (20/10).

Menurut Burhanuddin, hanya 45,9 persen yang menyatakan pernah menerima bantuan, baik itu BST, BLU, PKH, atau program bantuan lainnya dari pemerintah.

“Kemudian kami tanya lagi, dari yang pernah mendapat bantuan, apakah sampai saat ini masih menerima? Hasilnya, 58 persennya menyatakan masih. Ada 41,1 persen mengatakan bantuannya sudah tak diterima,” jelas Burhanuddin.

Masalah lain yang ditemukan adalah soal pemerataan bantuan, termasuk distribusi yang belum tepat sasaran. Mayoritas mengatakan, masih terdapat masyarakat tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan.

Ada 33,5 persen publik yang menilai banyak masyarakat tidak mampu dan tidak menerima bantuan, tapi yang mampu justru menerima bantuan.

“Angkanya mencapai 33,5 persen. Persepsi warga cenderung mirip. Banyak warga kurang mampu dan tidak pernah menerima bantuan, sekaligus juga terdapat warga yang dinilai mampu tapi malah mendapat bantuan,” tandas Burhanuddin.