Berita

Perwakilan dari Mabes TNI AD, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (GM FKPPI) serta perwakilan 13 federasi serikat pekerja mendatangi Kantor Pusat BPJS Kesehatan/Ist

Politik

Ramai-ramai Datangi BPJS Kesehatan, Peserta Keluhkan Penutupan Layanan Kapitasi di JKN Mobile

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 15:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kinerja BPJS Kesehatan kembali dikeluhkan. Keluhan itu, disampaikan perwakilan dari Mabes TNI AD, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (GM FKPPI) serta perwakilan 13 federasi serikat pekerja, terkait ditutupnya akses pemindahan kapitasi BPJS Kesehatan.

Keluhan itu, direncanakan disampaikan langsung dalam audiensi dengan Direksi BPJS Kesehatan. Tetapi, audiensi urung dilakukan sekalipun mereka sudah datang ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta.

Perwakilan Mabes TNI Brigjen Gunawan, mengatakan, keluhan yang ingin disampaikan adalah ditutupnya akses pemindahan kapitasi melalui JKN Mobile. Hal ini semakin mempersulit pelayanan kesehatan kepada para peserta.


"Ada sejumlah pasien BPJS dari organisasi afiliasi TNI AD yang telah mendapatkan konfirmasi bahwa atas kerja sama dengan PT Kimia Farma Diagnostika, mereka tidak dapat memindahkan kepesertaan," ujar Gunawan dalam keterangan tertulis, Jumat (20/10).

"Mereka (pasien) juga tidak mendapatkan layanan di klinik-klinik Kimia Farma akibat keputusan sepihak yang dilakukan BPJS itu," imbuhnya.

Senada, Citra R. Prayitno, Sekjen FSP Farmasi dan Kesehatan Indonesia, menyampaikan kekesalannya karena penutupan akses sepihak tersebut.

Padahal, lanjutnya, harapan dari adanya JKN Mobile merupakan solusi kemudahan layanan bagi masyarakat yang ingin memindahkan layanan fasilitas kesehatan,

Kata dia lagi, dengan adanya kejadian penutupan layanan pemindahan kapitasi, dinilai tidak optimal karena anggota serikat pekerja kesulitan menentukan faskes.

"Kami meminta kemudahan layanan melalui aplikasi JKN manfaatnya dapat dikembalikan seperti semula. Agar masyarakat mendapat kemudahan saat ingin berpindah faskes," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya