Bank-bank asing yang beroperasi di China, termasuk beberapa bank besar asal Inggris dikabarkan tengah berada dalam posisi bahaya sehubungan dengan adanya potensi sanksi Barat yang dijatuhkan kepada China di masa depan.
Dalam mengantisipasi kemungkinan ini, bank asing di negara tersebut kini mulai mengembangkan rencana darurat untuk menghadapi potensi sanksi tersebut.
Seperti dikutip
CNBC Internasional, Minggu (15/10), menurut Direktur Sanksi Kelompok Lobi UK Finance, Neil Whiley, bank-bank yang tergabung dalam kelompok ini telah memulai perencanaan darurat sebagai upaya persiapan jika sanksi Barat akhirnya benar diarahkan kepada China, dengan memanfaatkan pengalaman mereka dari sanksi ekonomi yang pernah diterapkan pada Rusia.
"Proyek ini melibatkan berbagi pembelajaran dari kerangka sanksi lain, termasuk yang diterapkan pada Rusia, dan diskusi tentang dampak tindakan apa pun yang dikenakan terhadap China," kata Whiley.
Laporan yang disusun oleh UK Finance, yang mewakili sekitar 300 perusahaan, termasuk bank-bank besar seperti HSBC, Barclays, dan JPMorgan, berfokus pada transparansi kepemilikan aset dan sejauh mana produk-produk asal China dapat dilacak.
Laporan ini juga memeriksa hubungan perdagangan antara Barat dan China di berbagai sektor industri, termasuk rantai pasokan di sektor teknologi yang dianggap memiliki risiko tinggi.
Perencanaan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Barat dan China terkait status Taiwan, peningkatan kontrol ekspor, serta tuduhan mata-mata yang saling berbalas.
"UK Finance telah mengadakan pertemuan dua minggu sekali dengan bank-bank besar Inggris dan luar negeri selama beberapa bulan sebelum menyusun rancangan dokumen yang terdiri dari puluhan ribu kata," tambah laporan itu.
Beberapa bankir senior di London juga telah mulai membahas kemungkinan adanya sanksi lebih keras dari Barat terhadap China di masa depan.
"Skenario mulai dari serangan siber besar-besaran hingga intervensi militer di Taiwan berpotensi memicu pelarangan lebih lanjut terhadap China," kata seorang pengacara yang menjadi penasihat bank.
Sementara saat ini, Departemen Keuangan Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri Inggris, Barclays, dan JPMorgan belum memberikan komentar mengenai rencana ini.
