Berita

Konferensi pers Sidang Umum ke-3 MPUI-I, di Jakarta/RMOL

Politik

MPUI-I: Dinasti Politik Melanggar Adat dan Adab Bangsa Indonesia

MINGGU, 15 OKTOBER 2023 | 15:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap melanggar hukum adat dan adab bangsa Indonesia, jika berambisi meneruskan kekuasaan dan kepemimpinan kepada anak dan cucu.

Penilaian itu disampaikan Jurubicara Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUI-I), Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, menanggapi dinasti politik yang sedang dibangun rezim Jokowi dengan mengupayakan agar Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menurut Hasanuddin, meski tidak diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, menurunkan (meneruskan) kekuasaan kepada anak dan cucu merupakan perbuatan tidak beradab.

"Sebagai bangsa yang beradat dan beradab, menurunkan kekuasaan dan kepemimpinan kepada anak cucu itu melanggar hukum adat dan adab bangsa Indonesia," kata Hasanuddin, pada konferensi pers Sidang Umum ke-3 MPUI-I, di Hotel Balairung, Jakarta, Minggu (15/10).

Jurubicara MPUI-I lainnya, Asep Syarifuddin, mengatakan, pihaknya telah mendorong setiap anggota MPUI-I untuk terlibat aktif mengondisikan kepemimpinan di semua level.

"Yang namanya dinasti politik itu sesuatu yang tidak baik," kata Asep.

Untuk itu MPUI-I menganjurkan kepada umat Islam Indonesia untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan kriteria tertentu, yakni beriman, bertakwa, peduli pada kepentingan umat Islam, jujur, amanah, cerdas dan peduli, adil, dan tidak menggunakan politik uang.

"Yang tak kalah penting, punya rekam jejak. Kami ingin yang jadi pemimpin pada 2024 merupakan calon presiden yang bukan bagian dari oligarki. Sehingga kita bisa menjadikan Indonesia negara yang benar-benar berdaulat," tegas Asep.

Meski begitu, hingga kini MPUI-I belum menentukan dukungan kepada Capres tertentu, karena belum ada Capres-Cawapres yang terdaftar di KPU.

"Kalau sudah definitif sebagai calon presiden, terdaftar di KPU, baru kami nilai, mana yang lebih maslahat untuk kepentingan bangsa dan negara, siapa orangnya. Kami sudah punya kriteria," pungkas Asep.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

UPDATE

KPK Panggil Bupati Situbondo Karna Suswandi Usut Korupsi Dana PEN

Jumat, 08 November 2024 | 11:59

Jelang Akhir Pekan Emas Antam Melonjak Jadi Rp1,52 Juta

Jumat, 08 November 2024 | 11:57

Namarin: Prabowo Perlu Hidupkan Lagi Dewan Maritim Indonesia

Jumat, 08 November 2024 | 11:55

Bursa Eropa Rebound, STOXX 600 Ditutup Naik 0,62

Jumat, 08 November 2024 | 11:51

Peringati Green March ke-49, Raja Mohammed VI Tegaskan Kembali Hak Maroko atas Sahara

Jumat, 08 November 2024 | 11:47

Kemenkeu Bakal Optimalisasi Aset Gedung untuk Kementerian Baru

Jumat, 08 November 2024 | 11:33

Bawaslu Periksa Kesiapan Jajaran Daerah Jelang Pilkada 2024

Jumat, 08 November 2024 | 11:23

Dukung Program Pemerintah, Marinir Gelar Makan Bergizi Buat Rakyat

Jumat, 08 November 2024 | 11:13

Ketua Fraksi PKS: Tangkap Mafia dan Beking Judi Online

Jumat, 08 November 2024 | 10:55

Begini Suasana Pemutaran Lagu Kebangsaan di Kompleks Parlemen

Jumat, 08 November 2024 | 10:54

Selengkapnya