Berita

Konferensi pers Sidang Umum ke-3 MPUI-I, di Jakarta/RMOL

Politik

MPUI-I: Dinasti Politik Melanggar Adat dan Adab Bangsa Indonesia

MINGGU, 15 OKTOBER 2023 | 15:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap melanggar hukum adat dan adab bangsa Indonesia, jika berambisi meneruskan kekuasaan dan kepemimpinan kepada anak dan cucu.

Penilaian itu disampaikan Jurubicara Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUI-I), Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, menanggapi dinasti politik yang sedang dibangun rezim Jokowi dengan mengupayakan agar Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menurut Hasanuddin, meski tidak diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, menurunkan (meneruskan) kekuasaan kepada anak dan cucu merupakan perbuatan tidak beradab.

"Sebagai bangsa yang beradat dan beradab, menurunkan kekuasaan dan kepemimpinan kepada anak cucu itu melanggar hukum adat dan adab bangsa Indonesia," kata Hasanuddin, pada konferensi pers Sidang Umum ke-3 MPUI-I, di Hotel Balairung, Jakarta, Minggu (15/10).

Jurubicara MPUI-I lainnya, Asep Syarifuddin, mengatakan, pihaknya telah mendorong setiap anggota MPUI-I untuk terlibat aktif mengondisikan kepemimpinan di semua level.

"Yang namanya dinasti politik itu sesuatu yang tidak baik," kata Asep.

Untuk itu MPUI-I menganjurkan kepada umat Islam Indonesia untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan kriteria tertentu, yakni beriman, bertakwa, peduli pada kepentingan umat Islam, jujur, amanah, cerdas dan peduli, adil, dan tidak menggunakan politik uang.

"Yang tak kalah penting, punya rekam jejak. Kami ingin yang jadi pemimpin pada 2024 merupakan calon presiden yang bukan bagian dari oligarki. Sehingga kita bisa menjadikan Indonesia negara yang benar-benar berdaulat," tegas Asep.

Meski begitu, hingga kini MPUI-I belum menentukan dukungan kepada Capres tertentu, karena belum ada Capres-Cawapres yang terdaftar di KPU.

"Kalau sudah definitif sebagai calon presiden, terdaftar di KPU, baru kami nilai, mana yang lebih maslahat untuk kepentingan bangsa dan negara, siapa orangnya. Kami sudah punya kriteria," pungkas Asep.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya