Berita

Deklarasi Poros Buruh untuk Perubahan/Ist

Politik

Deklarasi Poros Buruh untuk Perubahan Tetapkan 10 Setan Industri

MINGGU, 15 OKTOBER 2023 | 02:41 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Para buruh yang tergabung dalam berbagai Konfederasi dan Federasi di tingkat nasional tak mengenal lelah untuk terus berjuang mencabut UU Cipta Kerja. Salah satu langkah perjuangan mereka adalah melakukan Deklarasi Bogor, Poros Buruh Untuk Perubahan, di Bogor, Jumat malam (13/10).

Hadir para pimpinan buruh nasional dari berbagai konfederasi dan federasi yang membidani deklarasi ini. Seperti Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, Ketua Umum SBSI’92 Sunarti, Ketua Umum FSP Pertanian dan Perkebunan (PP) SPSI Achmad Mundji, Ketua Umum FSP Logam Elektronik dan Mesin (LEM) SPSI Arif Minardi, Ketua Umum FSP Kimia Energi dan Pertambangan (KEP) SPSI Dedi Sudrajat.

Lalu Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPN Andi Baso Rukman, serta beberapa tokoh buruh lainnya seperti Anna Sumarna dan Syamsul Bahri masing-masing dari FSP Transport Indonesia (TI) SPSI Jawa Barat dan DKI Jakarta..


Adapun Deklarasi Bogor atau Deklarasi Poros Buruh Untuk Perubahan yang dibacakan Djoko Heryono itu berbunyi: “Kami  Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja –Serikat Buruh tingkat Nasional, dengan ini mendeklarasikan Poros Buruh untuk Perubahan sebagai langkah perjuangan politik kaum buruh Indonesia untuk memenangkan Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Ihktiar perjuangan politik ini kami abdikan untuk membebaskan Indonesia dari belenggu kebijakan yang menindas kaum buruh dan yang menghambat pembangunan Industrialisasi Nasional”.

Sebelum deklarasi, para eksponen buruh juga telah mendata berbagai gangguan bagi berkembangnya industri dan rendahnya kesejahteraan buruh yang kemudian dinyatakan sebagai 10 Setan Industri.

Yaitu Upah Murah, Hilangnya kepastian kerja (Kerja Kontrak, Outsourcing dan Pemagangan, PHK semakin dipermudah, Potongan uang pesangon besar-besaran, dan Serbuan Tenaga Kerja Asing China (RRC)

Kemudian Jaminan Sosial terbatas dan diskriminatif, Pungutan Liar dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), Bunga Bank tinggi bagai rentenir, Penyelenggaraan pekerja migran yang memeras, dan Impor produk industri yang ugal-ugalan.

“Nah, sepuluh Setan Industri itulah yang harus dibabat habis bila Indonesia ingin serius membangun industrialisasi nasional yang tangguh sekaligus menjamin kesejahteraan yang layak bagi kaum buruhnya”, tegas Jumhur melalui keterangannya, Sabtu (14/10).

Jumhur menambahkan, deklarasi ini adalah sebagai tindak lanjut dari harapan para anggota yang ingin berjuang memenangkan Amin (Anies-Muhaimin) dalam Pilpres 2024, karena pasangan inilah yang jelas menyatakan ingin melakukan perubahan.

Sementara itu calon lainnya jelas akan membebek dan melanjutkan kebijakan rezim Joko Widodo yang telah menghancurkan harapan kaum buruh untuk hidup sejahtera.

“Bahkan, tingginya animo kaum buruh Indonesia pada perubahan, meyakini bahwa Amin akan menang satu putaran, sehingga hanya kecuranganlah yang bisa mengalahkan pasangan Amin,” pungkas Jumhur.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Dunia Film Berduka, Bintang Jurassic Park Sam Neill Meninggal Dunia

Senin, 13 Juli 2026 | 16:19

Kapolri dan Jajaran Sowan ke Cilangkap Perkuat Silaturahmi dengan Panglima TNI

Senin, 13 Juli 2026 | 16:16

Bincang Ringan di Cilangkap

Senin, 13 Juli 2026 | 16:10

Demokrat Minta Kasus Mantan Jampidsus Febrie Diserahkan ke KPK

Senin, 13 Juli 2026 | 16:06

DPR Buka Peluang Panggil Mahfud MD Bahas Dugaan Cacat Prosedur Kasus Febrie

Senin, 13 Juli 2026 | 16:02

Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Kebakaran Maut di Bangkok

Senin, 13 Juli 2026 | 15:59

Rasio Defisit APBN 2026 Paling Tinggi Imbas Lonjakan Belanja Negara

Senin, 13 Juli 2026 | 15:53

Prabowo Diminta Ambil Langkah Strategis Atasi Ketegangan Polri-Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:44

Polri Didesak Berantas Buzzer Penyebar Disinformasi soal Pengamanan Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:30

Rakernas GPA Tegaskan Dukungan Penuh ke Prabowo dan Polri

Senin, 13 Juli 2026 | 15:16

Selengkapnya