Berita

Massa Gerakan Rakyat Untuk Keadilan (GeraK) Indonesia saat menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (13/10)/Ist

Politik

Gerak Indonesia: Tidak Sulit Bagi Bareskrim Tetapkan Status Hukum Senpi SYL

JUMAT, 13 OKTOBER 2023 | 20:11 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Bareskrim Polri didesak menaikan status tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, terkait temuan kepemilikan 12 pucuk senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian, di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Desakan itu disuarakan massa Gerakan Rakyat Untuk Keadilan (GeraK) Indonesia saat menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (13/10).

Koordinator Aksi Gerak Indonesia Yusuf Rangkuti, mengatakan, jika memang sudah ada alat bukti yang cukup, maka seharusnya kasus kepemilikan senpi SYL itu ditingkatkan ke tahap penyidikan.


"Upaya Bareskrim Polri menyelidiki dan melakukan pemeriksaan terhadap peruntukan 12 senjata api tersebut dinilai lamban dan belum ada progress signifikan," kata Yusuf Rangkuti.

"Padahal, bagi penyidik Bareskrim Polri mengusut kasus ini sangatlah mudah," imbuhnya.

Yusuf menyebutkan, Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya sudah mengetahui jenis senjata api yang dimiliki oleh SYL. Harusnya hal tersebut bisa jadi pintu masuk untuk Bareskrim Polri menyelidiki lebih lanjut terkait izin dari kepemilikan tersebut.

"Sejatinya, masyarakat menginginkan kejelasan atas status kepemilikan senpi tersebut, apakah statusnya legal atau ilegal?" tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya