Berita

Konferensi pers Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) 98, di kawasan Jakarta Timur, Kamis (12/10)/RMOL

Politik

Aktivis 98 Kecewa, MK Jadi Alat Kepentingan Elite Haus Kekuasaan

KAMIS, 12 OKTOBER 2023 | 21:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penegak konstitusi dipertanyakan, salah satunya oleh kelompok aktivis 98.

Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) 98 mencatat sejumlah putusan MK terhadap perkara pengujian norma dalam suatu UU yang dinilai tidak objektif.

"Dalam perjalanannya, MK yang diharapkan sebagai palang pintu terakhir proses pengujian materiil landasan hukum yang berlaku, ternyata bermain mata dengan kekuasaan, untuk menopang kekuasaan itu sendiri, seperti UU Omnibus Law," tutur aktivis FKSMJ 98, Nuryaman Berry, dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Timur, Kamis (12/10).

Berry juga menyorot uji materiil MK terhadap norma batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) yang termuat pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu.

Dia menduga MK sudah masuk ranah politik, merujuk dari uji materiil batas minimum usia Capres-Cawapres yang menurutnya sebenarnya bukan masalah konstitusional.

"Sudah jadi rahasia umum, ini permainan hukum dalam rangka menopang kekuasaan dan nafsu segelintir elite politik agar tetap berkuasa," tandasnya.

MK sebagai lembaga yudikatif yang lahir dari perjuangan reformasi, tambah dia, sejatinya garda terdepan untuk menegakkan konstitusi. Tapi faktanya MK justru masuk dunia politik praktis.

Apalagi, kata dia, salah satu hakim konstitusi yang mengemban tugas sebagai Ketua MK merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo. Maka, kata dia lagi, wajar bila muncul persepsi masyarakat terkait kepentingan dinasti politik dalam pengujian norma di UU Pemilu itu.

"Kami sebagai Aktivis 1998 yang masih memiliki hutang sejarah dalam penuntasan berbagai agenda perjuangan reformasi 1998, akan tetap menjaga arah demokrasi yang lebih baik tirani dan dinasti politik tidak kembali lewat payung hukum dan aparat hukum sebagai pintu masuk," pungkas Berry.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya