Berita

Konferensi pers Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) 98, di kawasan Jakarta Timur, KamisĀ (12/10)/RMOL

Politik

Aktivis 98 Kecewa, MK Jadi Alat Kepentingan Elite Haus Kekuasaan

KAMIS, 12 OKTOBER 2023 | 21:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penegak konstitusi dipertanyakan, salah satunya oleh kelompok aktivis 98.

Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) 98 mencatat sejumlah putusan MK terhadap perkara pengujian norma dalam suatu UU yang dinilai tidak objektif.

"Dalam perjalanannya, MK yang diharapkan sebagai palang pintu terakhir proses pengujian materiil landasan hukum yang berlaku, ternyata bermain mata dengan kekuasaan, untuk menopang kekuasaan itu sendiri, seperti UU Omnibus Law," tutur aktivis FKSMJ 98, Nuryaman Berry, dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Timur, Kamis (12/10).

Berry juga menyorot uji materiil MK terhadap norma batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) yang termuat pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu.

Dia menduga MK sudah masuk ranah politik, merujuk dari uji materiil batas minimum usia Capres-Cawapres yang menurutnya sebenarnya bukan masalah konstitusional.

"Sudah jadi rahasia umum, ini permainan hukum dalam rangka menopang kekuasaan dan nafsu segelintir elite politik agar tetap berkuasa," tandasnya.

MK sebagai lembaga yudikatif yang lahir dari perjuangan reformasi, tambah dia, sejatinya garda terdepan untuk menegakkan konstitusi. Tapi faktanya MK justru masuk dunia politik praktis.

Apalagi, kata dia, salah satu hakim konstitusi yang mengemban tugas sebagai Ketua MK merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo. Maka, kata dia lagi, wajar bila muncul persepsi masyarakat terkait kepentingan dinasti politik dalam pengujian norma di UU Pemilu itu.

"Kami sebagai Aktivis 1998 yang masih memiliki hutang sejarah dalam penuntasan berbagai agenda perjuangan reformasi 1998, akan tetap menjaga arah demokrasi yang lebih baik tirani dan dinasti politik tidak kembali lewat payung hukum dan aparat hukum sebagai pintu masuk," pungkas Berry.

Populer

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

UPDATE

3 Komisioner Bawaslu Kota Blitar Dilaporkan ke DKPP

Selasa, 05 November 2024 | 03:58

Menteri Hukum Tegaskan Jakarta Masih Ibukota Negara

Selasa, 05 November 2024 | 03:40

Catalunya Gantikan Valencia Gelar Seri Pamungkas MotoGP 2024

Selasa, 05 November 2024 | 03:22

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

Selasa, 05 November 2024 | 02:57

MAKI: Debat Harusnya untuk Jual Program, Bukan Saling Menyerang

Selasa, 05 November 2024 | 02:22

Dubes Mohamed Trabelsi: Hatem El Mekki Bukti Kedekatan Hubungan Indonesia dan Tunisia

Selasa, 05 November 2024 | 02:09

Polisi Gelar Makan Siang Gratis untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Selasa, 05 November 2024 | 01:54

Ancelotti Minta LaLiga Dihentikan

Selasa, 05 November 2024 | 01:36

Pelajar yang Hanyut di Sungai Citanduy Ditemukan Warga Tersangkut di Batu

Selasa, 05 November 2024 | 01:21

Pendidikan Berkualitas Kunci Pengentasan Kemiskinan

Selasa, 05 November 2024 | 00:59

Selengkapnya