Berita

Pimpinan maskapai Q?antas, Richard Goyder

Bisnis

Pulihkan Kepercayaan Konsumen, Qantas Rombak Struktur Kepemimpinan

KAMIS, 12 OKTOBER 2023 | 11:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah ketidakpercayaan publik yang meningkat, pimpinan maskapai Qantas, Richard Goyder, mengumumkan rencananya untuk pensiun pada akhir 2024 mendatang.

Langkah Goyder menyusul keputusan dewan lain termasuk Michael L'Estrange, yang akan pensiun bulan depan, dan Jacqueline Hey serta Maxine Brenner yang semuanya akan pensiun pada Februari 2024.

"Kedepannya, dewan ini diharapkan memiliki masa jabatan rata-rata tiga tahun untuk memberikan keseimbangan kepemimpinan baru dengan kesinambungan yang diperlukan," kata Goyder pada Rabu (11/10), seperti dimuat 9News.


“Sebagai dewan, kami mengakui masalah reputasi dan layanan pelanggan yang signifikan yang dihadapi grup dan menyadari bahwa akuntabilitas diperlukan untuk memulihkan kepercayaan,” lanjut Goyder dalam pernyataannya.

Qantas, katanya, telah melalui masa yang sangat sulit sejak operasi kami dihentikan selama pandemi.

“Pemulihannya tidak mudah, dan terjadi kesalahan," kata Goyder.

"Kami sekali lagi meminta maaf atas kesalahan yang kami lakukan," ujarnya.

Lima direktur, termasuk CEO saat ini Vanessa Hudson, akan bersaing dalam pemilihan pada RUPS tahun ini untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Goyder.

Pria yang lahir tahun 1960 an itu mengatakan suksesi yang terukur dan teratur di tingkat dewan akan mendukung Hudson dan tim manajemen barunya.

“Pada dasarnya, grup ini berada dalam posisi yang sangat kuat untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada saat ini dan memberikan hasil yang memuaskan bagi seluruh pemangku kepentingan di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya