Berita

Pasukan Bela Diri Jepang/Net

Dunia

Tidak Bisa Dibanggakan, Banyak Pemuda Jepang Enggan Jadi Tentara

RABU, 11 OKTOBER 2023 | 20:37 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang meningkatkan belanja pertahanan secara besar-besaran karena khawatir dengan ancaman China dan uji coba rudal Korea Utara.

Namun negara yang tengah menghadapi krisis populasi itu dilaporkan tengah kesulitan menarik banyak pemuda untuk bergabung menjadi bagian dari Pasukan Bela Diri.

Jepang mengalami penurunan jumlah tentara yang cukup signifikan setiap tahunnya.


Mengutip The Defense Post pada Rabu (11/10), penurunan terdeteksi sejak tahun 1990, ketika tentara mereka berkurang lebih dari tujuh persen menjadi di bawah 230 ribu.

Pada tahun 2022, jumlah yang bergabung dengan tentara kurang dari 4.000 orang, yang berarti lebih dari separuh targetnya.

Laporan itu menyebut salah satu alasan mengapa pemuda Jepang cenderung menghindari pekerjaan sebagai tentara adalah karena rasa malu.  

Mantan tentara penerjun payung, Yuichi Kimura (45) yang kini menjalankan sebuah perusahaan mengaku tidak bangga lagi saat mengungkap profesinya dulu.

"Saya malu untuk mengatakan bahwa saya adalah anggota Pasukan Bela Diri. Itu sama sekali tidak membuat saya bangga,” ungkapnya.

Kimura menambahkan, gaji yang ditawarkan rendah dan ambisi yang dimiliki pihak angkatan bersenjata juga kurang. Karena sejak Perang Dunia Kedua berakhir, pertahanan Jepang dipersiapkan untuk tindakan defensif yang sejalan dengan konstitusi mereka.

Media lokal bahkan menyebut bahwa saat ini syarat perekrutan tentara Jepang telah menurun, termasuk dalam hal tes psikologi.

"Jepang merekrut siapa saja karena tidak ada yang memperkirakan akan terjadi konflik bersenjata,” ungkap laporan tersebut.

Dalam upaya untuk menghentikan penurunan tersebut, pada tahun 2018 Jepang meningkatkan usia maksimum tentara baru menjadi 32 tahun dari 26 tahun.

Bahkan calon tentara yang memiliki tato yang diasosiasikan dengan gangster “yakuza” masih bisa dipertimbangkan.

Tidak sampai di situ, Jepang juga bertujuan meningkatkan proporsi tentara perempuan pada tahun 2030 menjadi 13 persen, dari sembilan persen saat ini.

Kendati demikian, menurut profesor sosiologi militer dan sosiologi gender di Universitas Hitotsubashi, Fumika Sato, militer adalah zona yang tidak aman untuk perempuan di sana, banyak kesenjangan dan pelecehan seksual.

"Tentara adalah lingkungan yang kondusif terhadap pelecehan dan kekerasan seksual,” kata Sato.

Selama setahun terakhir, tentara Jepang diguncang oleh serangkaian laporan kekerasan seksual yang merusak di dalam jajarannya.

Ini dimulai ketika mantan tentara Rina Gonoi mengumumkan tuduhan pelecehan seksual yang menarik perhatian besar.

Tidak ada bukti konkret mengenai kaitan ini, namun hingga bulan Maret 2023, jumlah rekrutmen perempuan turun 12 persen, dibandingkan sebelumnya meningkat setiap tahun sejak tahun 2017.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya