Berita

Dialog Publik bertajuk "Pilpres 2024 Memperkuat Pemilu dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju", yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jaksel, Rabu (11/10)/Ist

Politik

KPU Pede Pemilu 2024 Tak Setegang 2019

RABU, 11 OKTOBER 2023 | 16:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Situasi dan kondisi Pemilu Serentak 2024 diyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak setegang Pemilu 2019.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, salah satu faktor ketegangan tidak signifikan terjadi di Pemilu Serentak 2024, adalah tidak terdapatnya pelaksanaan Pilkada di tahun-tahun sebelumnya.

"Tensi Pemilu 2024 tidak akan sepanas yang lalu karena tidak ada Pilkada 2022-2023," ujar Hasyim dalam Dialog Publik bertajuk "Pilpres 2024 Memperkuat Pemilu dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju", yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).


Selain itu, Hasyim meyakini faktor ketergantungan antarparpol karena akan berkoalisi menghadapi Pilkada 2024, juga menjadi satu tolok ukur lainnya.

Apalagi, dia menyebutkan salah satu syarat yang harus dipenuhi parpol dalam Pilkada, yakni memenuhi perolehan kursi DPRD 20 persen untuk mengajukan calon kepala daerah.

"Ini membuat parpol kembali harus koalisi agar bisa menjaga peluang di Pilkada 2024," tambah Hasyim menegaskan.  

Karena itu, Hasyim berpendapat potensi keributan antarparpol dan pendukungnya akan sangat minim. Sebab, mereka masih saling membutuhkan dalam pembentukan pemerintahan hasil Pilpres dalam hal ini pengajuan calon kepala daerah.

"Di sini hasil Pilpres menghasilkan koalisi baru, koalisi pemerintah," demikian Hasyim.

Dalam dialog itu, turut hadir Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Karo Multi Media (Mulmed) Divisi Humas Polri Brigjen Gatot Refli Handoko, Kabag Anev Robinus Sops Polri Kombes Moh. Firman, serta pakar komunikasi Prof Lelly Arrianie. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya