Berita

Sistem pertahanan udara S-400/Net

Global

Di Tengah Sanksi dan Perang, Rusia Kebut Produksi Massal S-400

SENIN, 09 OKTOBER 2023 | 14:09 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Terlepas dari sanksi dan perang, industri pertahanan Rusia masih melesat maju. Bahkan saat ini Rusia tengah mempercepat produksi massal S-400 yang banyak diminati.

Gelombang investasi pertahanan untuk Rusia muncul pada tahun 2010-an, khususnya untuk sistem S-400. Dorongan finansial ini memungkinkan penciptaan aset pertahanan udara dalam skala yang lebih besar menjelang akhir dekade ini.

Salah satu pesanan S-400 datang dari India. Angkatan Udara India mengharapkan kedatangan dua S-400 pada tahun depan untuk melengkapi pesanan lima unit sesuai kesepakatan pada Oktober 2018 senilai 5,43 miliar dolar AS.


“Kami awalnya mengontrak lima sistem, tiga di antaranya telah diterima. Sayangnya, konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina telah menimbulkan hambatan pengiriman. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, kami tetap yakin bahwa kami akan membeli sistem-sistem yang tersisa pada tahun mendatang," kata Panglima Angkatan Udara India, Marsekal Vivek Ram Chaudhari, seperti dimuat Bulgarian Millitary, Senin (9/10).

Dalam menghadapi potensi sanksi ekonomi Amerika, India dengan gigih mengupayakan akuisisi persenjataan premium Rusia. Para analis menganggap hal ini sebagai langkah berani yang mengabaikan ancaman sanksi dari Washington.

Demi mempercepat produksi, Rusia telah membangun sayap Pabrik Obukhov di St. Petersberg. Sementara Pabrik Avitek di Kirov dan OPabrik NMP di Nizhniy telah dimodernisasi.

Sistem pertahanan udara S-400 terkenal karena kecanggihannya yang dapat mencegat pesawat siluman. Keahliannya lebih dari itu. S-400 juga bisa mencegat rudal balistik dan jelajah, pembom, dan pesawat tempur secara bersamaan.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya