Terkendala Masalah HAM, AS Setop Dana Bantuan Militer untuk Mesir

Kucuran Dana bantuan militer untuk Mesir senilai 235 juta dolar AS (Rp 3,6 triliun) telah dihentikan Senat AS pada Selasa (3/10) karena dugaan pelanggaran HAM.

Berbicara pada Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Ben Cardin mengatakan bahwa dana akan terus ditahan hingga kemajuan HAM di Mesir dapat tercapai.

“Saya yakin sangat penting bagi kita untuk terus meminta pertanggungjawaban pemerintah Mesir, dan seluruh pemerintahan, atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan,” tegasnya, seperti dimuat The Defense Post.

Cardin kerap menyerukan pemerintah Mesir untuk mengampuni lebih dari 60.000 tahanan politik di sana.

Ia juga mendorong agar negara itu melakukan reformasi besar-besaran dalam praktik pra-penahanan dan memberikan lebih banyak ruang bagi oposisi politik, masyarakat sipil, dan media independen.

Mesir telah mengalami tindakan keras selama satu dekade di bawah Presiden Abdel Fattah al-Sisi, mantan penguasa militer yang pada Senin (2/10) mengumumkan pencalonan dirinya untuk masa jabatan ketiga.

Meski khawatir dengan pelanggaran HAM Mesir, tetapi pemerintah Biden tetap menganggap negara itu sebagai lawan bicara penting antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas, kemudian di konflik Libya dan Sudan.

Bahkan, saat ini Mesir merupakan salah satu penerima bantuan militer AS terbesar setelah menjadi negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 1980.