Berita

Aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta untuk menyuarakan konflik Pulau Rempang/Net

Politik

Demo di Kantor Bahlil, Massa Dorong Penyelesaian Rempang Lebih Manusiawi

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2023 | 21:53 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Konflik Pulau Rempang, Kepulauan Riau harus dicarikan solusi terbaik agar masyarakat setempat tetap damai dan investasi yang dibangun tetap berjalan.

Seruan tersebut dibawa massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta saat menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Jumat (29/9).

Dalam orasinya, koordinator aksi, Abjan Said menyebut konflik Pulau Rempang harus diselesaikan secepatnya. Ia pun menyambut baik sikap Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dengan menemui langsung masyarakat Rempang.


"Sebagai junior di HMI, saya memberi rasa hormat yang tinggi terhadap senior saya, Bang Bahlil yang turun menemui warga Rempang dan duduk bersama mencari solusi," kata Abjan Said.

Massa menilai, pendekatan Bahlil dengan menemui masyarakat lebih beradab dan manusiawi. Tidak ada cara represif dengan melibatkan aparat negara untuk membungkam warga.

"Pendekatan Bang Bahlil dalam merespons masalah di Rempang telah memberi contoh baik buat kami, adik-adiknya di HMI," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Bahlil telah berkunjung ke Pulau Rempang pada 18 September 2023. Usai kunjungan, Bahlil memastikan tidak akan merelokasi masyarakat Rempang ke Galang.

"Tadinya kami mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," tutur Bahlil beberapa waktu lalu.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya