Berita

Duta Besar Suriah untuk PBB, Bassam Sabbagh saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB ke-78 pada Selasa, 26 September 2023/Net

Dunia

Desak AS Cabut Sanksi, Suriah: Terorisme Ekonomi Harus Diakhiri!

RABU, 27 SEPTEMBER 2023 | 14:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Suriah mendesak Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya di Eropa untuk mencabut sanksi terhadap negara lain. Suriah menyebut sanksi tersebut tidak lain merupakan terorisme ekonomi yang harus segera dihentikan.

Hal tersebut disampaikan Duta Besar Suriah untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Bassam Sabbagh saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-78 pada Selasa (26/9).

"Sanksi Barat adalah tindakan ilegal, tidak bermoral, dan tidak manusiawi," kata Sabbagh, seperti dimuat Mehr News, Rabu (27/9).


Lebih lanjut dalam pidatonya, Sabbagh menyatakan bahwa kebijakan Washington di Asia Barat bertentangan dengan Piagam PBB dan perjanjian internasional lainnya, yang mengganggu stabilitas kawasan dan menyebabkan munculnya terorisme.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, ia meminta negara-negara anggota PBB untuk bergabung dalam membangun tatanan dunia multipolar baru.

Seruan Suriah serupa dengan seruan dari China, yang pada Jumat pekan lalu (22/9) mendesak negara-negara Barat untuk mencabut sanksi sepihak ilegal yang dikenakan kepada Suriah.

“Tiongkok menentang campur tangan kekuatan eksternal dalam urusan dalam negeri Suriah dan mendesak semua negara terkait untuk mencabut sanksi sepihak yang ilegal terhadap Suriah,” bunyi pernyataan itu, saat Presiden Suriah Bashar Al Assad berkunjung ke Beijing.

Seruan tersebut disampaikan di tengah upaya Beijing yang sedang berusaha meningkatkan keterlibatan ekonominya dengan Damaskus.

Seperti diketahui Suriah telah menjadi target sanksi AS sejak 1979 lalu, di mana Washington dan sekutu Baratnya telah secara dramatis memperketat sanksi ekonomi dan pembatasan terhadap Damaskus setelah 2011 ketika negara Arab tersebut berada dalam cengkeraman militansi dan terorisme yang didukung asing.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya