Berita

Duta Besar Suriah untuk PBB, Bassam Sabbagh saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB ke-78 pada Selasa, 26 September 2023/Net

Dunia

Desak AS Cabut Sanksi, Suriah: Terorisme Ekonomi Harus Diakhiri!

RABU, 27 SEPTEMBER 2023 | 14:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Suriah mendesak Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya di Eropa untuk mencabut sanksi terhadap negara lain. Suriah menyebut sanksi tersebut tidak lain merupakan terorisme ekonomi yang harus segera dihentikan.

Hal tersebut disampaikan Duta Besar Suriah untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Bassam Sabbagh saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-78 pada Selasa (26/9).

"Sanksi Barat adalah tindakan ilegal, tidak bermoral, dan tidak manusiawi," kata Sabbagh, seperti dimuat Mehr News, Rabu (27/9).


Lebih lanjut dalam pidatonya, Sabbagh menyatakan bahwa kebijakan Washington di Asia Barat bertentangan dengan Piagam PBB dan perjanjian internasional lainnya, yang mengganggu stabilitas kawasan dan menyebabkan munculnya terorisme.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, ia meminta negara-negara anggota PBB untuk bergabung dalam membangun tatanan dunia multipolar baru.

Seruan Suriah serupa dengan seruan dari China, yang pada Jumat pekan lalu (22/9) mendesak negara-negara Barat untuk mencabut sanksi sepihak ilegal yang dikenakan kepada Suriah.

“Tiongkok menentang campur tangan kekuatan eksternal dalam urusan dalam negeri Suriah dan mendesak semua negara terkait untuk mencabut sanksi sepihak yang ilegal terhadap Suriah,” bunyi pernyataan itu, saat Presiden Suriah Bashar Al Assad berkunjung ke Beijing.

Seruan tersebut disampaikan di tengah upaya Beijing yang sedang berusaha meningkatkan keterlibatan ekonominya dengan Damaskus.

Seperti diketahui Suriah telah menjadi target sanksi AS sejak 1979 lalu, di mana Washington dan sekutu Baratnya telah secara dramatis memperketat sanksi ekonomi dan pembatasan terhadap Damaskus setelah 2011 ketika negara Arab tersebut berada dalam cengkeraman militansi dan terorisme yang didukung asing.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya