Mendag Zulhas: Jika Ingin Jadi Negara Maju, Indonesia Harus Permudah Ekspor

Indonesia harus meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta kemudahan dalam melakukan ekspor ke pasar global jika ingin menjadi negara maju pada 2045.

Begitu yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Koordinasi Kemendag dengan 97 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (26/9).

"Kalau ingin menjadi negara maju, kita harus efisien dan produktif, serta meningkatkan kemudahan ekspor. Tidak boleh ada hambatan. Prinsipnya ekspor dipercepat, dipermudah, dan devisa akan bertambah,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut, Mendag Zulkifli mengajak pelaku ekspor untuk memanfaatkan dan memahami persetujuan dagang yang telah disepakati dengan negara mitra. Kementerian Perdagangan sendiri telah membuka  "toll way" perjanjian perdagangan dengan beberapa negara mitra.

Salah satu perjanjian yang sudah menggunakan "toll way" dan sudah diratifikasi DPR adalah Regional Comprehensive Economix Partnership (RCEP). RCEP membuat kepabeanan di negara mitra ASEAN akan memakai sistem elektronik.

"Oleh karena itu, kita harus bisa mengikuti zaman dan harus efisien," lanjutnya.

Menurut Mendag Zulkifli Hasan, Indonesia mempunyai berbagai kelebihan untuk menjadi negara maju, salah satunya bonus demografi. Untuk itu, kelebihan ini harus bisa dimaksimalkan.

“Kita mempunyai segalanya untuk menjadi negara maju. Indonesia diproyeksikan bisa menjadi negara paling kuat nomor 5 di dunia. Kuncinya adalah pelaku ekspor sebagai pahlawan devisa. Untuk itu, ekspor harus terus ditingkatkan,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.

Rapat Koordinasi Kemendag turut hadir pada acara ini Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Hadir mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso dan Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Fajarini Puntodewi.

Selain membuka rakor, Mendag Zulkifli Hasan juga memberikan penghargaan kepada empat IPSKA. Penghargaan tersebut diserahkan kepada IPSKA Provinsi Jawa Timur untuk kategori kinerja penerbitan, IPSKA Provinsi Maluku untuk kategori tertib administrasi penerbitan SKA, IPSKA Kota Bontang untuk kategori pelayanan SKA, serta IPSKA Provinsi Jawa Tengah untuk kategori kepatuhan penerbitan SKA.