Berita

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, saat menemui delapan pekerja migran terkendala di shelter Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) yang berada di Kota Kaohsiung, Provinsi Taipei, Taiwan/Ist

Politik

Di Taiwan, Kepala BP2MI Temui Pekerja Migran Indonesia dengan Kendala

SENIN, 25 SEPTEMBER 2023 | 12:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkomitmen untuk terus mengawal pekerja migran yang bermasalah dalam penempatan kerja.

Hal tersebut, dilakukan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, saat menemui delapan pekerja migran terkendala di shelter Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) yang berada di Kota Kaohsiung, Provinsi Taipei, Taiwan.

Dalam kunjungan itu, Benny mendapatkan curhat dari Sulfiani (28), pekerja migran asal Bima, yang menyampaikan dirinya keluar dari pekerjaannya karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja.


Sebelum berangkat, Sulfiani diminta untuk menjadi penata laksana rumah tangga (PLRT) atau asisten rumah tangga (ART), tapi kemudian dirinya malah dipekerjakan di pasar.

Mendapatkan cerita itu, Benny mengingatkan dan mengajak pihak terkait yang hadir dalam kesempatan tersebut untuk memikirkan, mencari solusi bersama terhadap nasib para pekerja migran Indonesia di Taiwan yang telah kehilangan pekerjaan.

"Coba bayangkan, mereka sudah pamit dari rumah berharap sukses, ternyata ada masalah. Ini masih untung kalau di shelter ada negara yang menanggung makan, minum, dan keselamatannya," kata Benny dalam keterangan tertulis, Senin (25/9).

Dalam kunjungan itu, Benny menemukan juga adanya kasus overcharging yang dilakukan agen penyalur pekerja yang dialami para pekerja migran yang berada di shelter.

Atas situasi yang memprihatinkan itu, Benny memerintahkan pihak Perusahaan di Indonesia untuk melapor ke KDEI agar dapat ditindaklanjuti dan mencari agency lain untuk bekerja sama.

Sementara itu, Wakil Kepala KDEI, Zulmartinof, menyampaikan harapannya kepada para pekerja migran yang berada di shelter agar kiranya segera kembali diberikan pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

"Kami berharap mereka di shelter tidak lama, dan kita akan upayakan penyelesaian secepat mungkin agar mereka dapat kembali bekerja," demikian Zulmartinof.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya