Berita

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika/Net

Bisnis

Pemerintah Diduga Jual Hak Guna Usaha di IKN Hingga 190 Tahun ke Investor

SENIN, 25 SEPTEMBER 2023 | 11:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) diduga akan digunakan pemerintah untuk memberikan hak istimewa lebih bagi para investor.

Hal itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika dalam diskusi virtual memperingati Hari Tani 2023 pada Minggu (24/9).

Menurut Dewi, revisi undang-undang tersebut nampaknya diusulkan secara sembunyi-sembunyi dan hak istimewa yang dimaksud berkaitan dengan perpanjangan hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang akan dijual kepada investor.

"Pemerintah berusaha mengubah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) menjadi undang-undang untuk HGU dengan durasi 190 tahun dan HGB dengan durasi 180 tahun dapat diberlakukan," ujarnya.

Dewi menjelaskan, bahwa durasi HGU dan HGB yang hampir dua abad itu bertentangan dengan konstitusi serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

"UU tersebut mengamanatkan agar tanah negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat semaksimal mungkin," kata Dewi.

Selain itu, kata Dewi, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007, yang menyebut pemberian hak atas tanah dengan durasi 95 tahun untuk HGU, 80 tahun untuk HGB, dan 70 tahun untuk hak pakai itu melanggar UUD 1945.

Awalnya, pemerintah telah menandatangani PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN. Dalam peraturan tersebut, HGU diberikan dengan durasi maksimal 95 tahun yang dibagi dalam tiga tahapan.

Tahap pertama berdurasi 35 tahun, tahap kedua 25 tahun, dan tahap ketiga 35 tahun. Setelah HGU diberikan selama 5 tahun dan dimanfaatkan secara efektif, akan diatur kembali mengenai perpanjangan dan pembaruan HGU.

Populer

Survei IPE Catat Elektabilitas Prabowo-Gibran Mentok di 32,4 Persen Jelang Hari-H Pencoblosan

Sabtu, 10 Februari 2024 | 23:37

Pakar Koperasi: Saya Terima Tantangan Ichsanuddin Noorsy

Minggu, 11 Februari 2024 | 15:39

20 Caleg DPR RI Dapil Lampung II Teratas Versi Quick Count

Jumat, 16 Februari 2024 | 06:57

Terkait Polemik BUMN, Ichsanuddin: Yang Ngomong Pasal 33 Belajar Dulu Deh!

Minggu, 11 Februari 2024 | 11:56

Dedi Iskandar Teratas, Ini Perolehan Suara 21 Calon DPD Sumut

Jumat, 16 Februari 2024 | 05:48

Anggota DPRD Kabupaten Madiun Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Didominasi Petahana

Selasa, 13 Februari 2024 | 19:59

10 Caleg Dapil DKI Jakarta 5 Ini Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih

Senin, 19 Februari 2024 | 16:28

UPDATE

Soal Arah Politik PKB, Cak Imin: Kalau Amin Menang Kita di Pemerintahan

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:56

KPK akan Kembali Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:52

Perkuat Kerja Sama, Menhan Prabowo Terima Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:34

Jawab Kabar AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Jokowi: Tunggu Besok

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:33

Ini Perbandingan Prestasi Prabowo dengan Anies di Bidang Kesehatan Selama Menjabat

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:22

Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi Tak Berdasar dan Ganggu Stabilitas

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:20

PSU dan PSL di 7 Kabupaten/Kota di Jabar Harus Dilaksanakan Sebelum 24 Februari 2024

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:11

Mendagri Tito Klaim Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Lancar

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00

Iconnet Jateng Ramaikan Anniversary Klaten Runners

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:57

Minta Tidak Buru-buru Simpulkan Amin Keok di Jatim, Cak Imin: Tunggu Hasil Akhir

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:50

Selengkapnya