Berita

Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)/Ist

Politik

Tiket KCJB Disubsidi, Pengamat Ideas: Beban APBN Sangat Berat

MINGGU, 24 SEPTEMBER 2023 | 11:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah memastikan akan memberikan subsidi harga tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) agar dapat menarik penumpang saat sudah mulai dioperasikan untuk publik.

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menuturkan, dengan memberikan subsidi untuk penumpang KCJB akan memberikan beban terhadap APBN dalam kurun waktu yang lama.

“Dengan profil proyek yang sangat tidak layak secara finansial, di mana untuk menarik penumpang dibutuhkan subsidi tiket yang masif, sedangkan proyek dibiayai utang dengan bunga yang tinggi," kata Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/9).


Menurut Yusuf, resiko fiskal dari penjaminan APBN atau utang proyek kereta cepat ini tidak bisa diremehkan. Terlebih, ketika beban APBN kini sudah sangat berat.

Yusuf mengurai, untuk membayar bunga utang pada APBN 2024 diproyeksikan Rp 497,3 triliun, atau sekitar 22 persen dari penerimaan perpajakan.

“Ruang fiskal pemerintah akan semakin tergerus dengan banyaknya beban utang terselubung (contingent liabilities) seperti penjaminan terhadap proyek kereta cepat ini,” kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, proyek ini juga kemudian diklaim mengalami pembengkakan biaya hingga US$ 1,6 miliar, sehingga total biaya mencapai US$ 6,73 miliar, lebih tinggi daripada proposal Jepang yang hanya US$ 6,2 miliar.

Dengan pembiayaan proyek 75 persen dari utang China dengan tenor 40 tahun dan bunga yang tinggi hingga 3,4 persen, pembengkakan biaya tentu menjadi sangat memberatkan.

“Padahal proyek kereta cepat ini proyek merugi dan membutuhkan subsidi tarif untuk menarik penumpang dalam waktu lama. Dan untuk tambahan utang akibat cost-overrun ini China meminta penjaminan dari APBN yang kini akhirnya pemerintah turuti,” kata Yusuf.

Maka, lanjut Yusuf, dengan diberikannya penjaminan APBN dapat disebut Indonesia benar-benar telah jatuh dalam jebakan utang China. Berutang dengan bunga tinggi untuk proyek-proyek yang merugi, sehingga hampir dipastikan akan menjadi beban APBN dalam jangka panjang.

“Penjaminan atas utang proyek kereta cepat dari China ini akan memberi tambahan beban tidak kecil terhadap APBN, karena utang ke China dikenakan bunga hingga 3,4 persen. Penjaminan ini berbeda jauh dari permintaan Jepang yang meminta penjaminan namun hanya mengenakan bunga utang 0,1 persen,” tutup Yusuf.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya