Peran Bulog Lumpuh, Gerindra: Beras Dikuasai Swasta, Bisa Muncul Kartelisasi Harga

Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah untuk segera mengendalikan harga beras seiring harga jual di masyarakat sangat tinggi dan memprihatinkan.

Menurut pengamatannya, harga mencapai di sekitaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu untuk beras medium dan bahkan di kisaran Rp18 ribu untuk beras premium.

“Padahal, Indonesia sebagai negara agraris, harusnya hasil berasnya melimpah sebagaimana era 70-80 dan 90an,” kata BHS akrab disapa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (21/9).

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan, lembaga pangan di Indonesia seperti Bulog, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan seharusnya segera mengambil peran yang semuanya bertanggung jawab untuk menciptakan ketahanan pangan bagi negara.

“Bahkan Bulog sebagai stabilisator pangan di Indonesia terlihat lumpuh dan hanya mampu menyerap di kisaran 2 persen dari total produk yang ada di Indonesia sehingga mayoritas beras kita dikuasai oleh swasta, yang dikhawatirkan bisa muncul adanya kartelisasi harga,” tegasnya.
 
Sambung Caleg Dapil Jatim I ini, lembaga pangan di Indonesia tersebut harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan harga dan kualitas sesuai dengan Amanat UU 7/2014, PP 71/2015 tentang 11 Komoditas pokok pangan.

“Ini harus dapat dikendalikan oleh pemerintah termasuk beras di dalamnya,” tegasnya lagi.

Apalagi, lanjut dia, Indonesia merupakan negara yang mempunyai luasan tanah produktif terbesar di Asia ada sekitar 70 juta hektare, yang dimanfaatkan atau diolah seluas 45 juta hektare.

“Dimana hanya sekitar 7 juta hektare saja sebagai lahan produktif pertanian beras,” ungkap dia.

“Harusnya, saat ini Indonesia sudah menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia dan sebagai lumbung pangan untuk kebutuhan domestik dan internasional dan sudah seharusnya harga beras di Indonesia tidak setinggi saat ini,” tandasnya.