Penggagas Group Peningkatan Ekspor RI yang juga mantan Duta Besar RI untuk Argentina, Jonny Sinaga/RMOL
Kenaikan harga beras menjadi sumber keresahan masyarakat. Pada Jumat (22/9), harga beras tercatat menembus hingga Rp 14.000 per kilo.
Kelangkaan pasokan disinyalir menjadi salah satu penyebab lonjakan harga pada bahan pokok yang paling banyak dikonsumsi warga Indonesia tersebut.
Penggagas Group Peningkatan Ekspor RI yang juga mantan Duta Besar RI untuk Argentina, Jonny Sinaga, menilai berbagai upaya perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan.
Menurut Jonny, impor beras adalah hal yang wajar jika memang terjadi kekurangan beras. Dengan catatan, kegiatan itu dilakukan melalui cara yang benar dan demi kepentingan rakyat.
"Sebenarnya bisa dipahami mengapa kadang-kadang melakukan impor dari negara lain jika ketersediaan dalam negeri tidak mencukupi. Lahan persawahan kita relatif sama sementara jumlah penduduk meningkat sehingga kebutuhan meningkat," ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL pada Jumat (22/9).
"Yang menjadi persoalan jika dalam melakukan impor itu terjadi yang merugikan masyarakat; misalnya pengusaha yang melakukan impor mengambil keuntungan yang terlalu besar sehingga merugikan masyarakat. Apalagi kalau ada pejabat yang menikmati itu yang tidak sesuai aturan yang ada, maka akan timbul persoalan," tambahnya.
Sebenarnya bukan hanya mengenai beras, kebutuhan pokok lainnya seperti gula, garam, cabai, bawang, dan lain-lain prinsipnya sama saja, katanya. Jika keadaan di dalam negeri tidak memungkinkan, wajar saja melakukan impor. Namun di dalam melakukan impor itu harus dilakukan demi kepentingan rakyat.
"Kita sudah mengetahui ada lima pihak (pentaheliks) yang harus didengar dalam setiap kebijakan yang diambil yakni pemerintah, pengusaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan media, dalam hal ini termasuk RMOL.ID. Sayangnya lebih mudah mengucapkan ini daripada melakukannya sehingga muncullah persoalan. Pengusaha tentu harus mendapat keuntungan dalam menjalankan usahanya, namun keuntungan itu harus wajar tidak boleh berlebihan. Kita menginginkan agar pengusaha kita maju, namun dengan keuntungan yang wajar agar masyarakat tidak terlalu terbebani," ujarnya.
Sama halnya dengan kesadaran untuk melakukan impor, Jonny juga menilai penting bagi Indonesia untuk mendahulukan pemenuhan pasokan dalam negeri terlebih dahulu dibandingkan ekspor.
Menurutnya, walaupun tidak melakukan ekspor secara langsung, memasok kebutuhan dalam negeri, secara tidak langsung juga mendukung ekspor.
Jonny mencontohkan bagaimana ketika Indonesia memutuskan tidak menjual minyak sawit untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng.
"Kalau kita butuh, ini tidak boleh ekspor, walaupun Indonesia penghasil minyak sawit yang besar di dunia," pungkasnya.
