Berita

Webinar Moya Institute bertema "Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG)", Jumat (22/9)/Repro

Politik

KTT MSG Pertegas Kedaulatan Indonesia atas Papua

JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (KTT MSG) yang menolak keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sudah semestinya terjadi.

Sebab selama ini, ULMWP selalu digunakan Benny Wenda sebagai pimpinan organisasi untuk melepas Papua dari Indonesia. Padahal Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas Papua.

Begitu dikatakan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah dalam webinar Moya Institute bertema "Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG)", Jumat (22/9).


“Benny selalu menarik simpati dunia dengan membawa-bawa Papua. Tokoh ini dapat dikatakan seorang lobbyist karena berupaya mendatangkan dunia akan permasalahan yang dia hadapi,” kata Teuku Rezasyah.

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanay menilai manuver Benny Wenda di dunia internasional selama ini sangat mengganggu bagi NKRI.

“Sebagai putra daerah Papua, saya masih berkeyakinan kedaulatan NKRI akan tetap utuh dan Benny akan mengalami banyak kesulitan,” kata Willem.

Masih dalam webinar yang sama, pemerhati isu-isu strategis dan global Prof Imron Cotan mengatakan, MSG tidak menerima ULMWP karena bukan entitas politik negara berdaulat.

Dikatakan negara berdaulat jika memiliki wilayah, pemerintahan yang berdaulat, serta rakyat dan mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain.

"ULMWP sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat itu,” tegas mantan Dubes RI untuk China ini.

Dalam diskusi tersebut, narasumber lain yang turut hadir adalah politikus reformasi, Mahfudz Siddiq; dan Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya