Pemerintah Armenia mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengerahkan misi PBB ke wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan pada Kamis (21/9), setelah pasukan Azerbaijan melancarkan serangan yang disebutnya operasi anti-teroris.
Dalam pernyataannya, Mirzoyan menyerukan dunia untuk tidak lagi berbicara tentang dua sisi dan mengatakan tidak ada lagi konflik melainkan bahaya kekejaman yang nyata.
“Intensitas dan kekejaman serangan tersebut memperjelas bahwa tujuannya adalah untuk menyelesaikan pembersihan etnis penduduk Armenia,” katanya.
Menurut data dari separatis etnis Armenia, serangan yang diluncurkan pekan ini telah menewaskan sedikitnya 200 orang dan melukai 400 orang lainnya. Untuk itu, pemerintah Armenia menyerukan PBB untuk menilai situasi itu secara langsung.
“Anggota Dewan diharap dapat segera mengerahkan misi antarlembaga PBB ke Nagorno-Karabakh untuk memantau dan menilai situasi kemanusiaan dan keamanan,” ujarnya.
Menanggapi seruan tersebut, Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov menuduh Armenia melakukan disinformasi.
“Upaya Armenia untuk mengeksploitasi Dewan Keamanan PBB dalam kampanyenya untuk menyesatkan komunitas internasional sangat disayangkan,” katanya, seperti dimuat
The National News, Jumat (22/9).
Menurutnya, pihak Armenia telah lama memicu separatisme di wilayah Nagorno-Karabakh, termasuk dengan memberi dukungan militer kepada para pemberontak.
Oleh karena itu pihak Azerbaijan menuduh Dewan Keamanan dan negara-negara lain yang berpihak pada Armenia telah bersikap bias.
Seperti diketahui, sejak runtuhnya Uni Soviet, Armenia dan Azerbaijan telah lama terlibat perselisihan mengenai Nagorno-Karabakh.
Meskipun diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, namun wilayah itu memiliki mayoritas etnis Armenia di dalamnya yang menolak bergabung bersama Azerbaijan, yang membuat wilayah itu terus disengketakan.
