Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pemerintah Armenia Minta Dewan Keamanan Kerahkan Misi PBB ke Nagorno-Karabakh

JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023 | 09:46 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Armenia mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengerahkan misi PBB ke wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan pada Kamis (21/9), setelah pasukan Azerbaijan melancarkan serangan yang disebutnya operasi anti-teroris.

Dalam pernyataannya, Mirzoyan menyerukan dunia untuk tidak lagi berbicara tentang dua sisi dan mengatakan tidak ada lagi konflik melainkan bahaya kekejaman yang nyata.

“Intensitas dan kekejaman serangan tersebut memperjelas bahwa tujuannya adalah untuk menyelesaikan pembersihan etnis penduduk Armenia,” katanya.

Menurut data dari separatis etnis Armenia, serangan yang diluncurkan pekan ini telah menewaskan sedikitnya 200 orang dan melukai 400 orang lainnya. Untuk itu, pemerintah Armenia menyerukan PBB untuk menilai situasi itu secara langsung.

“Anggota Dewan diharap dapat segera mengerahkan misi antarlembaga PBB ke Nagorno-Karabakh untuk memantau dan menilai situasi kemanusiaan dan keamanan,” ujarnya.

Menanggapi seruan tersebut, Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov menuduh Armenia melakukan disinformasi.

“Upaya Armenia untuk mengeksploitasi Dewan Keamanan PBB dalam kampanyenya untuk menyesatkan komunitas internasional sangat disayangkan,” katanya, seperti dimuat The National News, Jumat (22/9).

Menurutnya, pihak Armenia telah lama memicu separatisme di wilayah Nagorno-Karabakh, termasuk dengan memberi dukungan militer kepada para pemberontak.

Oleh karena itu pihak Azerbaijan menuduh Dewan Keamanan dan negara-negara lain yang berpihak pada Armenia telah bersikap bias.

Seperti diketahui, sejak runtuhnya Uni Soviet, Armenia dan Azerbaijan telah lama terlibat perselisihan mengenai Nagorno-Karabakh.

Meskipun diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, namun wilayah itu memiliki mayoritas etnis Armenia di dalamnya yang menolak bergabung bersama Azerbaijan, yang membuat wilayah itu terus disengketakan.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sukses Amankan Pilkada, DPR Kasih Nilai Sembilan Buat Kapolri

Jumat, 29 November 2024 | 17:50

Telkom Innovillage 2024 Berhasil Libatkan Ribuan Mahasiswa

Jumat, 29 November 2024 | 17:36

DPR Bakal Panggil Kapolres Semarang Imbas Kasus Penembakan

Jumat, 29 November 2024 | 17:18

Pemerintah Janji Setop Impor Garam Konsumsi Tahun Depan

Jumat, 29 November 2024 | 17:06

Korsel Marah, Pesawat Tiongkok dan Rusia Melipir ke Zona Terlarang

Jumat, 29 November 2024 | 17:01

Polri Gelar Upacara Kenaikan Pangkat, Dedi Prasetyo Naik Bintang Tiga

Jumat, 29 November 2024 | 16:59

Dubes Najib Cicipi Menu Restoran Baru Garuda Indonesia Food di Madrid

Jumat, 29 November 2024 | 16:44

KPU Laksanakan Pencoblosan Susulan di 231 TPS

Jumat, 29 November 2024 | 16:28

Kemenkop Bertekad Perbaiki Ekosistem Koperasi Kredit

Jumat, 29 November 2024 | 16:16

KPK Usut Bau Amis Lelang Pengolahan Karet Kementan

Jumat, 29 November 2024 | 16:05

Selengkapnya