Berita

Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek kereta cepat Jakarta Bandung beberapa waktu lalu/Ist

Politik

Utang KCJB Tak Kelar Sampai Kiamat, Pengamat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat!

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023 | 14:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diprediksi sejumlah pengamat hanya akan merugi. Bahkan ekonom senior, Faisal Basri, berani menyebut utang proyek kereta cepat tak akan selesai hingga kiamat.

Anehnya, justru muncul rencana pemerintah untuk memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat, rencana pemerintah melanjutkan jalur kereta cepat hingga Surabaya layak dikaji ulang.


"Sebab kereta cepat Jakarta-Bandung saja sejak awal sudah menimbulkan kontroversial," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/9).

Jamiluddin menambahkan, disebut kontroversial karena pembangunan kereta cepat menggunakan anggaran fantastis. Anggaran yang besar itu justru dominan bersumber dari utang dan APBN menjadi jaminannya.

"Bahkan ada yang menilai utang pembangunan kereta cepat tidak akan selesai hingga kiamat bila hanya mengandalkan penjualan tiket. Itu mengesankan, pembangunan kereta cepat tidak didasari studi kelayakan yang akurat," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Jamiluddin,  pemerintah sudah tidak selayaknya melanjutkan pembangunan kereta cepat ke Surabaya bila hanya mengandalkan anggarannya dari utang.

"Pemerintah tidak boleh lagi seperti besar pasak daripada tiang. Lagipula, siapa pun bisa melakukan pembangunan bila sumber dananya dari utang. Karena itu, bukan prestasi bila membangun atas dasar utang, termasuk melanjutkan kereta cepat ke Surabaya," katanya.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk menyetop proyek tersebut kalau harus melanjutkan hingga Surabaya.

"Jadi, pemerintah sudah seharusnya menyetop pembangunan atas dasar utang. Jangan lagi bebani rakyat untuk membayar utang negara hanya untuk pembangunan mercusuar," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya