Berita

Pembangunan infrastruktur/BP Batam

Publika

Dampak Negatif Ketimpangan Penguasaan Lahan

RABU, 20 SEPTEMBER 2023 | 22:44 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

KEPULAUAN Riau tercatat mempunyai banyak kawasan industri, yaitu Karimun Maritime Industrial Complex, Bintan Inti Industrial Estate di Kabupaten Bintan, Batamindo Industrial Park, Panbil Industrial Estate, Bintang Industrial Park, Puri Industrial Park 2000, Tunas Industrial Estate, Union Industrial Park, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Executive Industrial Park, Sarana Industrial Point, Kawasan Industri Sekupang Makmur Abadi, Hijrah Industrial Park, dan Indah Industrial Park.

Luas kawasan industri tersebut beragam, yang tersempit seluas 6,4 hektare dan yang terluas sebesar 381,38 hektare.

Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah di Pulau Jawa mempunyai luas lahan paling luas, yaitu 3.100 hektare, yang tercatat pada sumber informasi Kementerian Perindustrian.


Persoalannya kemudian adalah sebuah perusahaan perseroan terinformasikan mempunyai sertifikat hak atas bangunan seluas 16.583 hektare di Pulau Rempang, seluas 300 hektare di Pulau Setokok, dan di Pulau Galang seluas 300 hektare.

Hak guna bangunan diperoleh dari Otoritas Batam dan Pemkot Batam, dengan masa berlaku selama 80 tahun sejak 26 Agustus 2004. Namun berdasarkan situs BP Rempang, diketahui bahwa luas lahan pembangunan Rempang Eco City seluas 7.572 hektare, yang merupakan 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang.

Hak guna bangunan tersebut hendak digunakan untuk membangun Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Proyek tersebut juga dikenal sebagai Rempang Eco City.

Berbagai sumber memberikan informasi bahwa proyek tersebut masuk dalam prioritas strategis nasional, namun penulis belum menemukan nama proyek tercantum dalam dokumen proyek strategis nasional pada pemerintah pusat.

Salah satu perusahaan kaca dan panel surya dari China bernama Xinyi Group termasuk hendak melakukan investasi di Kawasan Industri Rempang. Besar investasi diperkirakan sebesar Rp381 triliun.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa luas lahan pabrik kaca yang dibutuhkan adalah seluas 50 hektare dan akan menyerap jumlah tenaga kerja langsung sebesar 1.200 orang.

Artinya, isu yang beredar di media sosial mengatakan bahwa penduduk etnis Melayu di Pulau Rempang hendak dijajah bangsa China, atau minimal digusur oleh investor China adalah isu yang tidak berimbang.

Hal itu, karena perusahaan kaca hanya membutuhkan luas lahan sekitar 50 hektare, sedangkan luas Rempang Eco City sangat jauh lebih luas, yakni 7.572 hektare. Bahkan sebuah pabrik dapat dengan luas sekitar 3 hektare atau 10-15 hektare.

Dewasa ini total luas lahan hak guna usaha yang dikelola oleh perusahaan swasta di Indonesia 10.198.000 hektare per tahun 2021. Artinya, Rempang Eco City masih tergolong sempit dibandingkan total luas lahan tersebut.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Pengajar Universitas Mercu Buana

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Presiden Prabowo Disarankan Tak Gandeng Gibran di Pilpres 2029

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:52

Prabowo Ajak Taipan Bersatu dalam Semangat Indonesia Incorporated

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:51

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:44

Perluasan Transjabodetabek ke Soetta Harus Berbasis Integrasi

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:38

Persoalan Utama Polri Bukan Kelembagaan, tapi Perilaku dan Moral Aparat

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:18

Pemerintah Disarankan Pertimbangkan Ulang Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00

Menkop Ajak Polri Ikut Sukseskan Kopdes Merah Putih

Rabu, 11 Februari 2026 | 12:01

Iran Sebut AS Tak Layak Pimpin Inisiatif Perdamaian Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:53

MUI Tegaskan Tak Pernah Ajukan Permintaan Gedung ke Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:43

Menkes Akui Belum Tahu Batas Penghasilan Desil Penerima BPJS

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:32

Selengkapnya