Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI diminta memberhentikan lima pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Tuntutan tersebut disampaikan Gerakan Perempuan Sumatera Utara untuk Demokrasi (Geruduk), dalam petitum aduannya di sidang pemeriksaan DKPP RI, di Jalan KH Wahid. Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).
Perwakilan Geruduk, Desi Pohan menjelaskan, lima pimpinan Bawaslu RI diduga tidak mematuhi aturan keterwakilan 30 persen perempuan dalam proses seleksi Anggota Bawaslu Sumut periode 2023-2028.
"Meminta agar DKPP memutuskan, satu, memecat para teradu yang secara kasat mata telah melakukan pelanggaran terhadap norma hukum dalam Pasal 92 poin 11 Undang-undang Pemilu yang notabene tidak mematuhi hak konstitusi dari keterwakilan perempuan 30 persen," ujar Desi.
Dia memaparkan, surat keputusan Nomor 429/KP.01.00/K1/07/2023 yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, pada 16 Juli 2023 lalu, Bawaslu RI mengumumkan tujuh Anggota Bawaslu Sumatera Utara periode 2023-2028. Namun, yang lolos hanya berjenis kelamin laki-laki.
"Padahal sebelumnya, tim seleksi anggota Bawaslu Sumatera Utara sempat meloloskan dua calon perempuan," imbuhnya.
Sementara, Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono menjawab, aduan Pengadu dengan menjelaskan soal proses seleksi pimpinan Bawaslu Sumut.
Dia memastikan, jajarannya telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memenuhi komposisi keterwakilan perempuan, bahkan dengan memperpanjang masa pendaftaran.
"Perihal kemudian pada saat penetapan tidak terdapat keterwakilan perempuan, hal tersebut merupakan bagian dari hasil kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh para Teradu," jelas Totok.
