Terancam Tak Bisa Ikut Pemilu 2029, Demokrat Cuma Punya Opsi Gabung KIM

Nasib Partai Demokrat untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2029 tergantung pada keikutsertaannya pada Pilpres 2024. Pasalnya, partai politik (parpol) berlambang bintang mercy itu telah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan, dan belum menentukan sikap bergabung ke koalisi lain.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an mengatakan, posisi menggantung Partai Demokrat sekarang ini sangat rawan bagi status kepesertaannya dalam Pemilu ke depan.

"Karena prasyarat partai politik itu harus mengusung capres (agar bisa ikut Pemilu selanjutnya), ya dia harus berlabuh ke mana pun," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/9).

Ali menjelaskan, Partai Demokrat mesti mengusung Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, agar tidak terkena sanksi tak bisa mengikuti Pemilu 2029, sebagaimana diatur Pasal 235 ayat (5) UU 7/2017 tentang Pemilu.

Menurutnya, sekarang ini parpol besutan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memiliki waktu yang sedikit, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera membuka pendaftaran Capres-Cawapres.

"Karena ini waktunya tidak banyak, tinggal menghitung berapa pekan ke depan jelang pendaftaran (Capres-Cawapres di KPU yang dibuka 10 Oktober 2023)," sambungnya menegaskan.

Oleh karena itu, Ali memandang kemungkinan terbaik bagi Partai Demokrat adalah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Di mana sudah ada Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PAN yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres.

Pasalnya, kandidat doktor politik Universitas Indonesia itu mengamati, SBY selalu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah menemui Prabowo di kediamannya, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (17/9).

"Jadi terkait tanda-tanda bergabungnya Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju saya pikir sudah mendekati final, karena tidak ada opsi lain yang pintunya itu terbuka lebar dan ada chemistry selain ke Koalisi Indonesia Maju," tutur Ali.

"Ke Anies atau Koalisi Perubahan lagi juga enggak mungkin. Kalau ke merah (PDIP), ke Ganjar, problem sejarah antara Bu Mega dan Pak SBY itu juga belum selesai. Jadi yang paling realistis memang ke Koalisi Indonesia Maju, Koalisi Prabowo," tandasnya.