Berita

Ombudsman Republik Indonesia/Net

Politik

Ombudsman Harus Bertindak, Jangan Sampai Impor Beras Jadi Sarana Mengais Dana Pilpres

RABU, 20 SEPTEMBER 2023 | 07:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ombudsman RI (ORI) diminta jangan sekadar mengungkapkan kebingungan atas adanya impor beras di tahun politik. Lebih dari itu, ORI harus bertindak tegas agar impor beras tidak digunakan sebagai sarana mencari dana pemenangan Pilpres 2024.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dengan harga beras yang semakin mahal dan mencekik rakyat, tentu menjadi segudang problem bangsa. Terlebih lagi, ORI telah mengendus adanya keanehan, di mana tiap kali berdekatan dengan tahun politik selalu ada impor beras oleh pemerintah.

"Jangan sampai impor di tahun politik yang mendekati pemilu digunakan sebagai sarana untuk mencari dana pemenangan pemilu dan pilpres," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/9).

Impor sebanyak 400 ribu ton yang dilakukan Perum Bulog, sambungnya, di penghujung tahun ini membuat publik curiga. Sebab, impor dilakukan jelang Pemilu 2024 digelar tahun depan.

"Jangan sampai ini dijadikan sebagai sarana untuk mengais untung untuk digunakan sebagai pendanaan pemilu, pilpres dan pemenangan capres serta cawapres," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jika hal tersebut terus berlanjut, maka yang dirugikan adalah rakyat. Karena selain harga beras semakin tidak terbendung, juga ada dugaan segelintir orang yang akan diuntungkan dengan adanya impor beras di tahun politik.

"Saya kira ini harus diungkap agar menjadi terang terkait impor beras di tahun-tahun politik. Jangan kemudian ini menjadi isu tidak sedap di masyarakat,” tutupnya.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

UPDATE

Jokowi Ingkar Janji Kurangi Warisan Utang

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:52

Peralihan Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Diprediksi Mulus

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:49

KNPI Beberkan Sederet Alasan Perlunya Melegalkan Judi Online

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:46

Jokowi hingga Prabowo Ikut Berkurban Bareng Golkar Sumut

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45

Pengacara Kusnadi Serahkan Bukti Tambahan ke Dewas KPK

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:36

Garuda Indonesia Masuk Daftar Perusahaan Terbaik se-Asia Tenggara

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:29

Tiba di Mabes Polri, Prabowo Siap Terima Bintang Bhayangkara Utama

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:25

Komisi VIII Nilai Pelaksanaan Haji 2024 Banyak Persoalan

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:24

Menang Pilkada Jakarta Bisa Obati Kekecewaan Kalah Pilpres

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:23

Pengacara Pegi Setiawan Minta KPK Pantau Sidang Praperadilan

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:13

Selengkapnya