Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Komisi IV: Pembelian Gabah Besar-besaran di Tingkat Petani Ganggu Stabilitas Harga

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023 | 16:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Harga beras yang terus merangkak naik belakangan ini tak hanya karena stok yang berkurang sebagai dampak dari El Nino. Tapi juga karena diduga ada pembelian gabah besar-besaran di tingkat petani yang membuat harga makin tak bisa dikendalikan.

“Memang pasokan beras di pasaran terbatas, pertama karena panen gaduh, kedua karena kita menginformasikan bahwa (ada) pembelian besar-besaran gabah di tingkat petani, sehingga penggilingan beras biasanya mereka dapat, bersaing harganya,” kata anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/9).

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, kenaikan harga beras ini sebenarnya sudah lama terjadi. Bahkan Komisi IV DPR RI sudah mendorong pemerintah untuk memberikan langkah cepat mengatasi permasalahan harga beras.


“Benar itu kenaikan harga beras itu sudah cukup lama ya, kita sempat menanyakan di rapat Komisi IV agar pemerintah memberikan langkah-langkah cepat dan taktis,” ucapnya.

Dengan kenaikan harga ini, lanjut Andi, sangat menguntungkan korporasi dan merugikan para petani di lapangan. Masyarakat yang menjadi konsumen beras tersebut juga terbebani karena harus membeli dengan harga yang lebih tinggi.

“Harganya sangat mahal ya, itu memang menguntungkan korporasi ini karena memang mengeluarkan jadi beras premium kan. Tapi efeknya itu bagi penggilingan beras kita tidak dapat gabah. Menyebabkan harga menjadi mahal, lihat pasokannya tadi kan,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya