Berita

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Habiskan Rp500 M, Logistik Pemilu 2024 Diklaim Hemat 42,7 Persen

SENIN, 18 SEPTEMBER 2023 | 21:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pengadaan logistik pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim lebih hemat.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan, pengadaan logistik yang dikonsolidasikan bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibagi menjadi dua tahap.

Pada tahap pertama yang dikerjakan tahun ini, KPU berhasil menghemat anggaran hampir setengah dari pagu yang dianggarkan, yakni hanya Rp500 miliar.


"Terdapat efisiensi yang angkanya sekitar 42,7 persen," ujar Hasyim usai Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap I dengan Kepala LKPP Hendrar Prihadi, di Gedung LKPP, Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin (18/9).

Anggota KPU dua periode itu mengatakan, semua proses penghitungan KPU dan LKPP sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

"Ini dalam rangka mengidentifikasi apa saja keperluan logistik atau alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara untuk kegiatan Pemilu 2024," urai Hasyim.

"Dari identifikasi tersebut, apakah itu identifikasi jumlah, volume, waktu dan ketersediaan anggaran, itu menjadi dasar untuk membuat berbagai macam perhitungan-perhitungan dalam konteks pengadaan logistik Pemilu," sambungnya.

Lebih lanjut, Hasyim memastikan kerja sama KPU dan LKPP di antaranya untuk mempersiapkan segala macam pemenuhan logistik Pemilu 2024 agar akuntabel.

"LKPP membantu KPU sesuai mekanisme pengadaan logistik melalui katalog nasional yang dipersiapkan oleh LKPP," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya