Berita

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon/RMOL

Politik

Soroti Rempang, Jansen Demokrat: Pembangunan Gaya China Tak Cocok dengan Kita

SENIN, 18 SEPTEMBER 2023 | 18:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kisruh dalam proses pembangunan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mendapat sorotan tajam dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.  

Menurut Jansen, gaya pembangunan yang mengadopsi pendekatan yang dilakukan di China atau Vietnam tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, setelah Reformasi 1998, Indonesia sudah berubah total.

“Karakter pembangunan gaya China atau yang terdekat Vietnam, yang dengan bebas sesuka hati bisa memindahkan atau menggusur penduduk, memang (sudah) tidak cocok lagi dengan kita,” kata Jansen dalam keterangannya, Senin (18/9).

Jansen menekankan pentingnya hak menyampaikan pendapat dan perlindungan terhadap HAM sebagai pilar tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Ia pun mempertanyakan kecocokan pendekatan penggusuran dengan semangat demokrasi yang tengah berkembang, serta menyoroti potensi konflik dan perlawanan yang dapat timbul akibat penggusuran besar-besaran.

“Karena ini rakyat kita, mari kita pilih jalan yang paling persuasif. Walau pasti biayanya mahal. Bahkan mungkin mahal sekali,” katanya.

Jansen lantas mengingatkan, meskipun secara legal penduduk yang terdampak penggusuran mungkin tidak memiliki klaim atas tanah tersebut, faktanya ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat telah tinggal dan membangun kehidupan di sana.

Ia juga menyoroti pentingnya mengakui kontribusi masyarakat yang telah membangun dan merawat tanah tersebut, termasuk klaim terkait status tanah sebagai "kampung tua".

“Inilah yang harus jadi tugas kita bersama untuk memikirkan dan menegakkannya, utamanya lagi yang sekarang sedang memegang pemerintahan. Termasuk pemimpin kita ke depan yang terpilih entah dari partai manapun dia,” kata Jansen.

Lebih lanjut, terkait kontroversi penggusuran di Pulau Rempang, jika dilihat dari perspektif hukum, masyarakat yang terlibat mungkin tidak memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Termasuk, apabila pendekatan pengosongan tanah, baik dengan cara damai maupun paksa, memang dapat diambil.

Namun, kata Jansen, pada kenyataannya ribuan bahkan puluhan ribu warga telah lama tinggal dan membangun kehidupan mereka di sana, menganggap pulau tersebut sebagai rumah dan memiliki nilai aset.

Dalam konteks ini, Jansen mendesak untuk memilih pendekatan yang paling persuasif, kendati mengakui bahwa hal ini mungkin memerlukan biaya yang substansial. Ia menegaskan bahwa perpindahan ribuan penduduk harus disertai dengan fasilitas yang memadai, termasuk penggantian atas aset yang telah ada.

Mengenai klaim bahwa Pulau Rempang sejak dulu kosong, Jansen juga berpendapat bahwa pihak BP Batam atau perusahaan yang mengelola tanah tersebut juga harus turut bertanggung jawab. Mereka dinilai telah lalai dalam pengelolaannya, memungkinkan ribuan warga untuk tinggal di sana selama ini.

Bacaleg Partai Demokrat itu juga menekankan bahwa masyarakat yang kini akan digusur telah menjalankan "fungsi sosial" atas tanah ini dengan menjaganya, merawatnya, dan memeliharanya. Terlebih jika klaim bahwa ini adalah "kampung tua" terbukti benar, sebelum eksistensi BP Batam.

“Klaim ini menurut saya harus diselesaikan dulu,” demikian Jansen.

Populer

Ganjar Komplain Paslon Nomor Urut 1, Anies: Kompetitor Dilarang Protes

Senin, 20 November 2023 | 00:42

Proyek Rp2,7 Triliun di Sumut Amburadul, Gapensi Akan Seret Semua yang Terlibat ke Jalur Hukum

Minggu, 26 November 2023 | 06:44

Kasus Manipulasi RUPS Bank Sumselbabel Temui Titik Terang, Bareskrim akan Periksa Herman Deru

Jumat, 24 November 2023 | 00:19

Pj Gubernur Sulsel Diduga Buat Acara Mendadak untuk Hindari Massa Kumpul saat Ada Gibran

Minggu, 26 November 2023 | 20:37

Beredar Susunan Reshuffle Kabinet, Ada Nama AHY Hingga Dudung Kepala BIN

Rabu, 22 November 2023 | 16:03

Jika Ketegangan Mega-Jokowi Bukan Rekayasa, Prabowo-Gibran Tersingkir di Putaran Pertama

Minggu, 26 November 2023 | 16:42

Tinggalkan Nasdem, Mantan Gubernur Syahrial Oesman Perkuat TKD Prabowo-Gibran Sumsel

Minggu, 26 November 2023 | 06:22

UPDATE

Bagikan Susu ke Anak-anak, Ampera Targetkan Suara Maksimal untuk Prabowo-Gibran

Kamis, 30 November 2023 | 02:46

Perluas Jaringan Menangkan Ganjar-Mahfud, JNK Korwilsus Hongkong-Macau Resmi Dilantik

Kamis, 30 November 2023 | 02:23

TKN Bantah Prabowo Temui Jokowi Bahas Politik Pada Hari Pertama Kampanye

Kamis, 30 November 2023 | 01:44

Bawa Misi Kedaulatan Pangan, Fraksi PKS DPR Berkunjung ke Markas FAO

Kamis, 30 November 2023 | 01:41

Tahun Depan BTN akan Luncurkan Layanan Paylater

Kamis, 30 November 2023 | 01:24

Fraksi PDIP Komisi V Bantah Ada Cawe-cawe Soal Proyek Kereta Api Kemenhub

Kamis, 30 November 2023 | 01:17

Hubungan Megawati-Jokowi Retak, PDIP Pikul Beban Berat Hadapi Pemilu 2024

Kamis, 30 November 2023 | 00:50

Penyidik Ajukan 12 Pertanyaan ke SYL Selama Pemeriksaan

Kamis, 30 November 2023 | 00:21

Dihadiri Kiai Sepuh, Ribuan Warga Rembang Gelar Sholawat untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud

Rabu, 29 November 2023 | 23:46

Tolak Fitnah dan Hoax, Sejumlah Mantan Aktivis 98 Pasang Badan untuk Prabowo

Rabu, 29 November 2023 | 23:37

Selengkapnya