Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas/Net
Kisruh yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau (Kepri) turut disorot Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. Sosok yang konsen pada masalah ekonomi dan sosial itu menyayangkan adanya penyerobotan tanah masyarakat oleh negara.
"Kasus yang terjadi di Pulau Rempang, Kepri, dan juga dalam kasus-kasus lain yang sudah terjadi sebelumnya seperti di daerah Air Bangis, Pasaman Barat, Sumbar; di Desa Wadas, Jawa Tengah; di Sulawesi; di Halmahera, Maluku Utara dan lain-lain tempat di negeri ini," ujar Abbas kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/9).
Dia menegaskan, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan negara dan pemerintahan di dalamnya untuk membuat kebijakan yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA) sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
"Apakah itu sudah tercapai? Saya rasa sudah, karena kebijakan tersebut sudah berhasil mengantarkan rakyat untuk hidup sejahtera. Bahkan tidak hanya sekadar sejahtera, tapi sudah sangat-sangat sejahtera. Tetapi yang menjadi pertanyaan rakyat yang mana?" sindirnya.
Abbas menjelaskan, jika dikaitkan dengan dunia usaha yang pendapatannya didominasi kelompok usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen atau jumlah pelaku usaha sekitar 5.550 pelaku, kelompok usaha masyarakat masih terbilang terseok-seok.
"Usaha mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 98,68 persen dengan jumlah pelaku sekitar 63,4 juta pelaku, mereka tampak masih terseok-seok, bahkan tidak sedikit dari mereka terjerat utang apakah dengan keluarga, tetangga atau teman, koperasi atau bank, rentenir dan pinjol baik yang legal maupun yang ilegal," urainya.
Menurutnya, kalau pemerintah sekarang ini konsisten dan konsekuen dengan amanat yang terdapat dalam konstitusi, maka kebijakannya tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja seperti yang banyak terlihat selama ini, tetapi bagaimana pemerintah bisa menciptakan pemerataan ekonomi dalam arti sesungguhnya.
"Agar kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kita tidak semakin tajam dan terjal. Di Maluku Utara misalnya, pertumbuhan ekonominya mencapai angka 27 persen," sambungnya menjelaskan.
Pengelolaan ekonomi yang mengesampingkan kesejahteraan mayoritas masyarakat Indonesia tersebut, dipandang Abbas sebagai satu kesalahan tata kelola pemerintahan, dan faktanya juga bisa terlihat dari kasus Rempang.
"Kita lihat rakyat marah seperti yang terjadi sekarang ini di Pulau Rempang, Kepri. Dan celakanya pihak aparat yang tugasnya sebenarnya adalah melindungi rakyat, sekarang mereka malah berubah fungsi menjadi menggebuki dan memukuli rakyat," tuturnya.
"Kasihan sekali kita melihat nasib rakyat kita, yang diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu wajar sekali ada pertanyaan, negeri ini akan dibawa ke mana," pungkas Abbas.
