Berita

Konflik pada proyek strategis nasional (PSN) Pulau Rempang, Kepulauan Riau/Net

Nusantara

Pendekatan Dialogis Resolusi Konflik Atasi Polemik PSN Pulau Rempang

SABTU, 16 SEPTEMBER 2023 | 08:52 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terkait proyek pengembangan Rempang Eco City yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) terjadi karena buruknya komunikasi pemerintah dengan warga setempat.

Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama mengatakan jika sejak awal komunikasi terbangun dengan baik, maka  PSN tersebut tidak bergejolak.

"Insiden proyek PSN Pulau Rempang seharusnya tidak terjadi apabila terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dengan warga. Investasi ini memperkuat fondasi bagi kemajuan dan kemandirian bangsa," kata Haris dalam keterangannya, Sabtu (16/9).


Haris berpendapat, dengan mendukung proyek-proyek semacam ini, sama halnya berinvestasi pada masa depan negara dan meningkatkan daya saing di kancah internasional.

Investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sebuah negara, namun sepatutnya menghormati hak masyarakat adat lokal.

"Namun sangat penting untuk memastikan bahwa investasi tersebut tidak mengabaikan hak-hak dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat lokal," jelas Haris.

Haris juga mendorong pentingnya keseimbangan ekosistem bisnis dan sosial. Keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai tradisional sosial masyarakat, kata dia, harus selalu menjadi prioritas.

Oleh karenanya, ia berharap ada pendekatan dialogis dalam resolusi konflik polemik yang terjadi pada PSN Pulau Rempang dengan masyarakat adat melayu.

"Pendekatan dialogis merupakan resolusi konflik dalam mengatasi polemik proyek PSN Pulau Rempang. Dengan begitu, akan menciptakan solusi yang inklusif bagi warga terdampak dan proyek dapat berjalan secara berkelanjutan," lanjut Haris.

Haris pun menyatakan, pihaknya siap mengomunikasikan berbagai pihak dalam menyelesaikan polemik yang terjadi.

"KNPI siap membantu mengkomunikasikan para pihak tokoh pemuda, tokoh adat serta aparat pemerintah guna mencari solusi terbaik," demikian Haris.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya