Berita

Warga Pulau Rempang, Batam, menolak relokasi/Ist

Politik

Polemik Pulau Rempang, Peneliti HAM: Jangan Korbankan Rakyat

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023 | 19:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tragedi Pulau Rempang memperlihatkan watak negara dalam mendorong akselerasi investasi melalui pendekatan keamanan, untuk memastikan kelancaran pembangunan proyek strategis nasional (PSN).

"Kepentingan rakyat nyata-nyata ditempatkan di bawah kepentingan investasi dan PSN," tegas Peneliti HAM dan Keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie, lewat keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (15/9).

Setara Institute mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat gabungan di Rempang, dan menyesalkan pendekatan kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat.

"Dalam konteks pembangunan Rempang Eco City, sebagaimana PSN lain sebelumnya, paradigma HAM diabaikan," katanya.

Dia merujuk pada pilar kesatu United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) tentang kewajiban negara melindungi masyarakat terdampak atau affected community dari pelanggaran HAM oleh investasi entitas bisnis, yang justru dinegasikan atas nama investasi dan pembangunan.

"Pengosongan sebuah wilayah, yang artinya memindahkan masyarakat dari ruang hidup dan penghidupan, dalam paradigma bisnis dan HAM sedapat mungkin harus dihindari," katanya.

"Kalau relokasi perlu dilakukan dan tak dapat dihindari, harus diawali dengan meaning consultation (konsultasi bermakna) yang diwujudkan dalam pemenuhan FPIC (Free Prior Informed Consent) atau persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal. Selanjutnya disusun kerangka rencana pemukiman kembali (resettlement planning framework)," demikian Ikhsan.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Apindo: Wajar Ada Restrukturisasi TikTok-Tokopedia Pascamerger

Kamis, 04 Juli 2024 | 03:59

UPDATE

Pembalap Rasakan Akselerasi Mantap Pertamax Turbo

Minggu, 14 Juli 2024 | 20:02

Meutya Hafid: Penembakan Trump Jadi Pengingat Perbedaan Pendapat Harus Dihormati

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:52

Zulhas: Karena Papua, Dunia Tak Adil terhadap Indonesia

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:23

JK sebut Penembakan Trump Peringatan Keras Bagi AS

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:11

Amanah Youth Top Models: Jangan Belajar Etika Karena Mau jadi Model

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:08

Zulhas Harap Obral HGU 190 Tahun Tarik Minat Investor

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:01

Perkokoh Ketahanan Nasional dengan Kemandirian Pangan

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:47

Elektabilitas Anwar Hafid Unggul dengan Dukungan Basis Loyalis

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:46

Wali Kota Surabaya Tahu Parkir Liar Lewat Media Sosial

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:29

HGU IKN Ugal-ugalan, DPR Harus Panggil Jokowi

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:00

Selengkapnya