6 Tahun Pendapatan Pemprov DKI Loyo, Demokrat: Ganggu Program Prioritas Rakyat

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan total APBD Perubahan Tahun 2023 menjadi Rp78,72 triliun. Angka ini berkurang sebesar Rp5,05 triliun atau sebesar 6,04% dari penetapan APBD 2023 yang diketok sebesar Rp83,78 triliun.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christyana Sari menyoroti minimnya pendapatan daerah tersebut.

Dalam pandangan umum Raperda Perubahan APBD 2023, Desie mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta tak pernah mencapai target pendapatan daerah sejak enam tahun terakhir.

"Selama enam tahun ke belakang, Pemprov DKI Jakarta selalu mengalami rasionalisasi belanja daerah sebagai akibat tidak tercapainya target pendapatan daerah. Rasionalisasi tersebut bahkan terjadi pada program prioritas yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," kata Desie dikutip Jumat (15/9).

Untuk tahun anggaran 2023, kata Desie, pendapatan daerah juga diperkirakan tidak mencapai target. Sehingga, Pj Gubernur DKI Jakarta mengusulkan dari target pendapatan sebesar Rp74,38 triliun menjadi sebesar Rp69,83 triliun atau berkurang sebesar Rp4,55 triliun atau sebesar 6,12%.

"Yang lebih memprihatinkan kita semua adalah bahwa komponen pendapatan yang mengalami koreksi yang sangat signifikan adalah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang sebesar Rp4,52 trilyliun pada APBD Perubahan Tahun 2023," kata Desie.

Untuk itu, tegasnya, Fraksi Partai Demokrat meminta kedepannya proyeksi pendapatan daerah harus lebih realistis. Jangan menggunakan asumsi over optimistic dan over confidence.

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menciptakan terobosan-terobosan baru untuk menyelesaikan kendala-kendala yang sebenarnya adalah permasalahan lama yang tidak kunjung dapat dicarikan solusinya," demikian Desie.